Mahasiswa Tuntut Transparansi Anggaran Penanganan Banjir

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Selain menuntut penuntasan kasus korupsi rumah potong unggas (RPU) dan mempercepat proses penyidikkan korupsi tempat pemakaman umum (TPU) mahasiswa Balikpapan juga menuntut tranparansi anggaran penanganan banjir.

Hal itu disampaikan mahasiswa Balikpapan yang menamakan Gerakan Mahasiswa Cipayung Balikpapan dari GMNI, GMKI. HMI dan PMII saat menggelar aksi demo didepan Kantor DPRD, Senin (11/02).

Korlap Aksi Demo Yosep Wahyudi mengatakan, anggaran penanggulangan banjir dalam APBD Kota sudah dialokasikan sejak 2014 hingga 2019. Bahkan tahun ini ada tambahan sebesar Rp 33 miliar.

“Kami menuntut transparansi anggaran karena hingag hariini anggaran terus naik dan hari ini DPRD meminta tambahan sebesar Rp 33 miliar,” ujarnya.

“Ini yang kami inginkan agar DPRD transpransi, sekaligus evaluasi kinerja dari tahun 2014hingga 2019,”

Mereka juga menuntut agar persoalan banjir agar segera bisa ditangani. Mengingat sudah bertahun-tahun warga Balikpapan selama ini harus berjibaku dengan banjir saat hujan turun.

“Kami juga menuntut banjir di Balikpapan agar segera diselesaikan,” ujarnya.

Termasuk juga mereka, mendukung lahan eks Puskid agar dijadikan Taman Kota.  Karena hingga kini belum jelas peruntukkannya, setelah pembangunan supermall batal.

Mereka juga berharap, di usia yang ke 122 menjadi evaluasi terhadap pencapaian dan permasalahan kota Balikpapan serta bukan hanya sebagai acara ceremonial yang dilakukan selama ini.