Megawati Bicara Sikap Politik PDI Perjuangan Saat Rakernas, Dukung Pemerintah atau Oposisi?

JAKARTA, inibalikpapan.com– Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan sikap politik PDIP untuk masa depan setelah Pilpres 2024. Dia menyatakan bahwa elite partai berlambang banteng ini akan mendengar suara dari arus bawah terlebih dulu. Meskipun juga menekankan pentingnya check and balances.

Megawati mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya. Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (24/5/2024).

Pada awal sambutannya, Megawati menyoroti pentingnya penyeimbang dalam pemerintahan.

“Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan pentingnya check and balance. Demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang,” ujar Megawati, melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Namun, menurutnya, politik secara esensial memang selalu bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, meskipun cara untuk meraihnya bisa berbeda-beda.

Megawati kemudian menyampaikan bahwa demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan.

Dia lalu membahas bagaimana sikap politik PDIP ke depannya. Menurutnya, partai harus mendengarkan semua suara dari akar rumput.

“Lalu bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus kita cermati dengan seksama. Partai harus mendengarkan semua suara dari akar rumput. Mulai dari yang berteriak keras hingga yang samar-samar. Dan terus berjuang bagi terwujudnya demokrasi yang sehat,” jelasnya.

Megawati menegaskan bahwa hal tersebut harus menjadi prioritas utama dalam Rakernas V PDIP di Ancol kali ini.

“Inilah bagian dari skala prioritas di Rakernas V ini. Apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab. Agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius. Perekonomian jangan dipersempit sebagai upaya mengundang investor. Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya.