Melihat Upaya Pemkot Dalam Pengendalian Banjir dan Kesehatan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dibawa kepemimpinan Wali Kota Rahmad Mas’ud salah satu upaya yang dilakukan yakni pengutan sistem kesehatan dan pengendalian banjir. 

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan di kota Balikpapan, pemerintah kota Balikpapan telah memprioritaskan pembangunan rumah sakit di kecamatan Balikpapan Barat. 

“Pembangunan tersebut akan dilaksanakan dengan skema pendanaan tahun jamak (multiyears) senilai Rp. 162 Miliar,” ujar Rahmad Mas’ud kepada media, Sabtu (12/2/2022).

Anggaran pembangunan tersebut diperkirakan akan bertambah dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. 

“Tahapan pembangunan dimulai pada tahun anggaran perubahan 2021, dengan penyusunan DED dan pada tahun 2022 akan dilakukan penyusunan kajian lingkungan, analisa dampak lalu lintas, manajemen konstruksi dan pembangunan fisiknya,” kata Rahmad.  

Selain pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, Pemkot juga memberikan subsidi iuran BPJS bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang dimulai penganggarannya pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 17,52 milyar dengan jumlah peserta terdaftar sebanyak 160.194 jiwa.

“Dan pada tahun 2022 program tersebut tetap berlanjut dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp 58 milyar,” akunya. 
Pemerintah kota juga telah menyusun Perwali nomor 26 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman pemberian subsidi iuran BPJS tersebut.

Pada pengendalian banjir di tahun 2022 sesuai pembahasan bersama dengan DPRD Kota Balikpapan difokuskan pada upaya pengendalian banjir di DAS ampal yang dituangkan dalam kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak untuk pengendalian banjir DAS ampal yang dimulai sejak APBD perubahan tahun anggaran 2021,  hingga APBD perubahan tahun anggaran 2023.

“Dengan total anggaran sebesar Rp 150 milyar,” akunya. 

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan secara jangka pendek juga tetap akan melakukan kegiatan pembersihan dan normalisasi saluran untuk mengurangi resiko terjadinya banjir di beberapa lokasi. 

Di samping pendekatan pembangunan infrastruktur, pemerintah kota juga telah menyusun rencana aksi penanganan yang lebih komprehensif, antara lain: rehabilitasi lahan, peningkatan pengawasan perijinan dan pembangunan bozem yang diselenggarakan oleh pengembang perumahan.

“Serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan,” akunya. 

Terkait upaya rehabilitasi lahan, dalam rangka peringatan HUT Kota tahun ini pemerintah kota mencanangkan gerakan penanaman pohon sebanyak 25 ribu pohon hingga bulan april 2022 yang lokasi penanamannya diarahkan pada kawasan-kawasan kritis.

“Hal ini dapat mengurangi resiko banjir pada kawasan hilirnya,” tutupnya.