Mendagri Tito : Calon Kepala Daerah Bandel Langgar Protokol Covid Bisa Didiskualifikasi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com —  Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kepada Bawaslu agar bisa mendiskualifikasi calin yang tidak ikuti aturan main protocol kesehatan saat kampanye pilkada 2020 mendatang.

Penerapan dan disipilin menjalankan protokol kesehatan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh siapapun termasuk konstentan Pilkada mengingat pelaksanaan dilakukan disaat masih pandemic covid-19.

“Misalnya ada 10 sampai 50 orang, kita semprit, sekali dua kali tidak diikuti  bila perlu didiskualifikasi,”  tandas Mendagri Tito Karnvian  usai kunjungan kunjungan kerja di Balikpapan, Kaltim,  di Hotel Novotel Balikpapan, Sabtu (18/7/2020).

Dia juga meminta masyarakat termasuk media agar ikut mengawasi bakal calon yang dapat mengendalikan pendukungnya/pemilihnya.

Dia menganalogikan jika calon tidak mampu mengendalikan 200-300 pendukungnya bagaimana dia akan memimpin dan mengendalikan rakyatnya yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang.

“Kalau terjadi pengumpulan masa besar padahal sudah dilarang, ada arak-arakan, konvoi lebih baik  masyarakat jangan pilih kontestan atau calon-calon kepala daerah seperti itu kenapa?dia baru mengendalikan 200-300 orang saja tidak bisa, bagaimana mengendalikan masyarakat yang jumlah ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan untuk gubernur nanti akan lebih parah lagi,” ujarnya.

Dalam paparan yang disampaikan lebih dari 1 jam dihadapan gubernur, dan perangkatnya termasuk KPU dan Bawaslu se-Kaltim, Tito menjelaskan seputar pandemic yang terjadi di Indonesia termasuk dunia.

Ada lebih dari hampir 200 negara mengalami kasus terbesar  pandemic sepanjang sejarah manusia. Kasus sebeluhnya pernah terjadi di Erop dan Asia tengah yakni black death dari urine tikus, kemudian terjadi pada masa perang dunia pertama flu Spayol dan sekarang covid-19. “Kapan pandemic ini berakhir belum dapat dipastikan. Kecuali sudah ditemukan vaksinya. Negara China sedang mengembangkan virusnya diperkirakan Agustus 2021 sudah ada vaksinya. Butuh 8 miliar vaksin,” terangnya dihadapan Forkominda Kaltim.

Pertemuan kunker Mendagri berlangsung terbatas dengan penerapan protokol Covid-19 sehingga peserta yang hadir termasuk media dibatasi. usai menyampaikan paparannya, mendagri langsung bertolak ke Jakarta, Sabtu siang (18/7/2020).