Mendekati Akhir Tahun, Realisasi BTT di Daerah Baru 12,74 Persen dan Bansos 49,51 Persen

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Mendekati akhir tahun, realisasi anggaran bantuan tak terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos) di provinsi maupun kabupaten kota masih sangat rendah.

Pasalnya, berdasarkan data Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) per 4 November 2022, total anggaran BTT se-Indonesia Rp17.515,82 triliun. Namun baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.

BTT di tingkat provinsi, baru terealisasi 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi22,62 persen atau Rp1.302,32 trilliun, serta di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.

“Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota,” ujar Mendagri Tito Karnavian dikutip dari laman Kemendagri.

Dia mengatakan, bahwa anggaran BTT tersebut bisa digunakan untuk penanganan inflasi, disampimg untuk penanganan bencana. Namun sayangnya justru belum dimaksimalkan.

“Memang sebagian dana ini dicadangkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadaan emergency bencana, tapi sudah dikeluarkan surat, baik dari Kemenkeu maupun dari kami sendiri (Kemendagri), (bahwa daerah) dapat menggunakan (BTT) untuk penanganan inflasi,” ujarnya

Sementara, realisasi Bansos juga masih sangat rendah. Dari total anggaran sebesar Rp12.452,58 triliun, baru terealisasi 49,51 persen atau Rp6.164,73 triliun.

“Mau diapakan (sisa dana di periode sisa tahun anggaran) satu setengah bulan, menjadi SiLPA? Padahal rakyat memerlukan,” ujarnya

Realisasi bansos di tingkat provinsi diketahui baru sebesar 51,27 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota capaiannya masih di bawah 50 persen dari total anggaran. Untuk tingkat kabupaten baru terealisasi sebanyak 47,86 persen, dan kota baru terealisasi 46,44 persen.

Di sisi lain, Mendagri juga meminta daerah yang tidak menganggarkan bansos di tahun anggaran 2022 seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, untuk menganggarkannya di tahun anggaran 2023.

“Mohon Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ini termasuk (daerah) yang tidak mengganggarkan bansos ini, sehingga ketika terjadi keadaan yang kita tidak duga karena inflasi,” ujarnya

“Kenaikan harga barang perlu intervensi kepada rakyat yang tidak mampu, kita sudah memiliki instrumen keuangan (untuk) membantu masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya.