Menteri Hukum dan HAM Buka Rakor Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris

Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly membuka Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, (03/05/2023).

Rakor ini untuk memberikan penguatan kepada Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) melalui pemanfaatan jasa Notaris.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menyampaikan pentingnya peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan kepada Notaris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Menteri melakukan pembinaan kepada Notaris melalui Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris.

“Saat ini timbul berbagai permasalahan yang diakibatkan tidak profesionalnya Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan jangan ragu menjatuhkan sanksi atau memberikan izin pemeriksaan Notaris kepada aparat penegak hukum jika terindikasi adanya tindak pidana,” tandas Yasonna.

Menutup sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI mengajak semua pihak untuk dapat menyukseskan Indonesia menjadi anggota FATF.

“Kantor Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris harus mendorong penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris serta Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan di masing-masing wilayah,”katanya.

Rakor berlangsung 2-5 Mei ini juga diikuti Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Sofyan. Dalam Rapat Koordinasi ini kakanwil juga didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Santi Mediana Panjaitan, Kepala Subbidang Pelayanan AHU Yarnawati, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Kaltim La Syarifuddin dan Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kaltim Wendi Gunawan.

Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris ini diisi dengan pemaparan materi dan diskusi, yang diantaranya terkait peran Majelis Pengawas Notaris dalam penerapan dan pengawasan PMPJ terhadap Notaris, tipologi dan modus TPPU dan TPPT yang berkaitan dengan jabatan Notaris.

Dibahas pula mengenai mekanisme pemeriksaan MKN terhadap pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, studi kasus terkait investigasi TPPT oleh Densus 88 dan best practice penuntutan perkara TPPT oleh Kejaksaan Agung.

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.