Merger PTPN, Daerah Diminta Tidak Pungut Retribusi atau Pajak

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com- Pj Gubernur Kaltim meminta pemda untuk memberikan relaksasi pajak dan retrbusi kepada PTPN sebagai imbas adanya merger. Akmal Malik menyebutkan kontribusi perkebunanan bagi PAD Kaltim hanya 27 miliar dibandingkan PAD Kaltim secara keseluruhan Rp11 triliun.

“Sosialisasi ini terkait dengan adanya surat Kemenko Perekenomian, Inpres dan Permendagri arahan bagi pemda untuk berikan ruang relaksasi bagi pajak atau retribusi perusahaan yang melaksanakan proyek strategi nasional,” Kata Akmal Malik saat sosialisasi Relaksasi Pajk dan Retribusi bag proyek Strategi Nasional Khusus bidang Perkebunan yang dilaksanakan PTPN IV, di Hotel Jatra, Balikpapan, (28/5/2024).

Akmal berharap pemda dapat memahami kebijakan ini sebagai stmulan terjadi percepatan ekonomi dalam sektor perkebunan. Dalam jangka pendek, daerah akan mengalami pengurangan pednapat dari retribusi atau BPHTB.

“Saya ingin sampaikan data Kaltim dengan PAD hampir 11 triliun kontrbusi perkebebunana kita hanya 27 miliar. Itu kecil saja tapi yang penting berikan ruang relaksasi kepada PTPN untuk bisa lebih optimal peran kerjanya kedepan,” tuturnya,

Sejak 2021 Lakukan Integrasi PTPN

Direktur Managemen Resiko Holding Perkebunanan PTPN III Arifin Firdaus membeberkan langkah strategi dengan melakukan reformasi lanjutan. Yakni integrasi/merger sejumlah PTPN menjadi holding perusahaan bernama Pamco dan Supporting Co.

Sebelumnya PTPN memiliki anak perusahaan dibdang perkebunanan. Diawali dengan penggbungan 32 pabrik gula dalam satu PT Sinergi Gula Nusantara pada tahun 2021.

Kebijakan ini, kemudian diikuti penggabungan core bisnis yang dikhususkan yakni bergabungnya PTPN V Sumut, V di Pekanbaru, PTPN VI Jambi dan PTPN 13 di Kalimantan. Mereka begabung dalam satu wadah yakni PTPN IV dengan nama Pamco.

“Itulah core bisnis di kelapa sawit,” sebutnya.

Selain itu, dibentuk Supporting Co. Yakni penggabungan PTPN 1 di Aceh, PTPN II di Medan dan PTPN VII di lampung dan PTPN VIII, IX, X, XI, XII di Jawa. “Semua kelola aneka tanaman dan kebun. Semua non sawit ada di Supportng Co,” ujarnya.

Baca juga :

Baca Juga:

Sekitar 6,2 Juta Hektar Lahan Sawit Milik Petani

Integrasi sebagai langkah strategi nasional untuk mendukung hilirisasi dan capaian swasembada pangan. “Dalam rangka mendukung swasembada pengan dibidang mnyak dan swasembada gula. Mendukung program pengembangan sawit rakyat. Dan paling penting membantu energi terbarukan,” ujar Firdaus.

Retribusi BPHTB Nol Persen

Firdaus menambahkan tujuan kedepan harus didukung seluruh jajaran dan stakeholder. Sesuai kepres, harapannya dengan hilirasasi dan swasembada pangan untuk gula dan minyak dapat dicapai tahun 2028.

Dengan adanya penggabungan PTPN ada dampak administrasi seperti PTPN XIII di Kalimantan menjadi Pamco atau bagian dari regional V PTPN. “Semua aset-aset PTPN XIII yangdulunya harus berubah nama menyesuaikan administrasi. Kalau secaa normal itu ada retribusi seperti BHPTB dan lainnya. Karena ini merger maka Kemendagri mendukung penuh dengan penerbitkan retribusi BPHTB nol persen,” ungkapnya.

Di Kalimantan, PTPN terdapat di empat provinsi dengan luasan kurang lebih 91 ribu hektar. Luasan lahan itu ada 16 kabupaten kota dengan 148 titik.

“Agar sosialisasi lebh jelas, teman-teman dari PTPN selalu berkordinasi. Bantuan bapak ibu dapat mengakselarasi program berikutnya. Karena target pemerintah yang perlu dijalankan PTPN untuk mendukung peningkatan perekonomian nasonal. Itu harus djalankan dalam waktu yang sangat ketat,” jelasnya.

Frdaus menambahkan Pulau Kalimantan banyak terdapat perkebunan sawit. PTPN akan mengembangkan prgoram biomas, biodiesel dan bioetanol, “Ini mendukung green operasional perusahaan sehingga mengurangi polusi di sekitar kita,” tukasnya.