Meski Lahannya Digugat Warga, Pembangunan RS di Baru Ulu Tetap Berjalan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan menanggapi santai adanya gugatan warga ke Pengandilan Negeri setempat atas lahan yang akan dibangun rumah sakit (RS)

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bahkan mempersilahkan warga untuk melakukan gugatan lahan yang berada di Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat.

“Adapun setengah jalan (persiapan pembangunan) ada yang menggugat, saya pikir wajarlah karena masyarakat disana kita persilahkan untuk menggugat,” ujarnya, Rabu (27/07/2022)

Rahmad memastikan, sebelumnya telah dicek legalitas lahan tersebut. Sehingga kemudian ditetapkan dilokasi tersebut dibangun rumah sakit untuk kepentingan masyarakat

“Sebelum kita akan bangun kita kroscek identitas dan legalitas dari tanah tersebut. Lahannya sudah clear, saya tanya BPKAD (Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah),” ujarnya

Dia menjelaskan, lahan tersebut awalnya milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Kemudian dihibahkan ke Pemkot Balikpapan sekitar tahun 1995 lalu dan telah mengantongi sertifkat.

“Tanah tersebut secara sertifikat milik Pemerintah Provinsi yang dihibahkan ke Pemerintah Kota. Sudah h jelas suratnya ada,” ujarnya

“Bagi yang tidak puas, silahkan gugat saja di pengadilan, kita kan negara hukum . Lahannya sudah clear,”

Dia menuturkan, selama ini warga telah diberikan kesempatan untuk tinggal diatas lahan tersebut. Bahkan pihaknya telah memberikan uang  kerohiman, meski ada yang menolak.

“Karena kita bangun ini untuk kepentingan umum, apalagi rumah sakit. Kebijakkan kita sebenarnya sudah memberikan uang kerohoman, beberapa yang tidak (menolak) menerima karena dia merasa itu lahan dia, tidak masalah,” ujarnya

Kendati begitu dia menegaskan, pembangunan rumah sakit tetap akan berlanjut. Namun dia tetap mempersilahkan, warga yang tidak puas untuk melakukan gugatan ke pengadilan.

“Bagi kita, kita tetap akan membangun  karena kita tahu itu adalah adalah tanah Pemerintah Kota. Bagi yang tidak puas, silahkan gugat saja di pengadilan, kita kan negara hukum,” ujarnya