Meski Terjadi Kesenjangan Infrastruktur, Kaltim Paling Setia

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Gubernur Kaltim Isran Noor meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk melakukan moratorium pembangunan infrastruktur di pulau Jawa dengan mengalihkan pembangunan ke pulau Kalimantan, Indonesia timur pada umumnya.

Menurutnya alokasi politik anggaran tidak lagi berdasarkan populasi penduduk namun harus melihat pada proporsional anggaran atau keseimbangan Keseimbangan anggaran.

 “Pusat perlu melakukan moratoroum infrastruktur di Jawa. Kalau disana sudah banyak jembatan dibawahnya jalan gak  ada airnya disini banyak sungai gak ada jembatannya,” ujarnya dalam rapat kerja spesifik Komisi V DPR RI, di Balikpapan, Rabu sore (4/12/2019).

Rapat Kerja spesifik Komisi V dihadiri Ketua Komisi V Lasarus bersama 9 anggotanya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan Gubernur Kaltim bersama Jajarannya di hotel Cokro Balikpapan.

Isran menaruh harapan besar kepada pemerintah saat ini  mengingat Kaltim dari sisi infrastruktur struktur jalan saja sangat tertinggal dibandingkan provinsi lain.

“Secara khusus beri kontribusi pembiayaan negara besar sda . di tahun 2017-2018  Kaltim minus 1,8 persn tapi kontribusi makro ekonomi besar 2018 nilai ekspor 18,6 miliar dolar dan 12,5 miliar dollar untuk kebutuhan dalam dalam negeri,” bebernya.

Isran menyebutkan  pada 2018, pemerintah pusat hanya memberikan dana APBN transfer ke APBD Kaltim kurang dari Rp4 triliun.

“ DKI pada 2020 APBD sekitar Rp90 triliun, dana transfer daerah Rp23 triliun Jakarta, 2020 Kaltim dana yang diterima transfer ke daerah-daerah Rp21,9 triliun. Ini harus ada perlakuan khusus untuk Kalimantan. Sekitar  50 persen dana pembangunan infrastruktur di pulau Jawa. Kita minta proporsional atau keseimbangan daerah dari pusat,” harapnya.

Isran juga menegaskan Kaltim selain banyak menyumbang  untuk APBN melalui sumbangsih sumber daya alam juga provinsi Kaltim merupakan wilayah integritas yang paling setia NKRI.

“Kaltim minta ekonomi khusus ditolak, lalu  yudicial review dana Perimbangan ditolak tapi kita tidak marah seperti daerah lainnya,” tandasnya.

Isran menambahkan dengan adanya IKN dengan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan konsep pembangunan kedepan, akan memberikan kontribusi baru bagi masyarakat Kaltim terutama untuk menghindari kesenjangan pembangunan.