Mieke Henny : Kami Sarankan BPJS Mandiri Kelas 3 Ditanggung APBD

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Fraksi Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyarankan, Pemerintah Kota menanggung iuran peserta BPJS Mandiri khususnya kelas 3. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Balikpapan Mieke Henny

“Kami sangat bergembira bahwa Pemerintah Kota akan melakukan beberapa langkah dan solusi untuk membantu warga yang tidak mampu membayar peserta mandiri atau BPJS Mandiri. Saran kami sebaiknya BPJS mandiri khususnya kelas 3 dapat ditanggung oleh APBD Balikpapan,” ujarnya

Menurutnya, hal itu sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ((PU) saat ini. Bahkan bukan hanya iuran BPJS yang ditanggung. Biaya perlenngkapan masuk sekolah tahun ajaran baru juga ditanggung, seperti baju seragam dan buku.

“Sebagai contoh, program ini sudah dilakukan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang membebaskan warganya dari kewajiban beban kesehatan perserta BPJS kelas 3 dan biaya (perlengkapan) sekolah yang sudah dilaksanakan tahun 2019,” ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar Gedung Parkir Klandasan (GPK) dijadikan sarana olahraga khususnya Bowling. Usulan itu bahkan telah disampaikan jauh-jauh hari, namun sayangnya belum ada respon.

“Masalah ruang serbaguna atau gedung Parkir klandasan sebaiknya dijadikan arena olahraga , khususnya cabang olahraga Bowling yang sudah pernah kami usulkan sampai dengan hari ini belum ada kelanjutannya,” ujarnya.

“Padahal olahraga Bowling, olahraga yang paling banyak penggemarnya di Kota Balikpaolan. Dan memungkinan untuk menarik warga mengunjungi Gedung Parkir Klandasan,”

Kata Mieke, jika Gedung Parkir Klandasan difungiskan untuk kegiatan lain, tentu akan berdampak positif bagi warga sekitar. Disamping upaya-upaya lain yang dilakukan DInas terkait lainnya, untuk meningkatkan pengunjung maupun pendapatan daerah.

“Karena akan berdampak muti efek pemasukan lainnya disekitar gedung parkir tersebut,. Disamping upaya-upoaya lain yang sedang adan akan dilakukan OPD terkait,” ujarnya.