Minat Jadi Guru Penggerak di Kaltim Rendah, Balikpapan Diharapkan Jadi Percontohan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.cm – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai, jumlah guru penggerak di Kaltim belum sesuai yang diharapkan. Karena peminat sangat sedikit.

“Saya melihat ini kenapa di Kaltim minat orang untuk jadi guru penggerak masih belum seperti yang saya harapkan, atau jumlah guru penggeraknya belum sebanyak yang diharapkan,” ujarnya kepada awak media di Balikpapan, di sela-sela sosialisasi guru penggerak, Kamis (13/07/2023)..

Dia mengatakan, perlu dilakukan sosialisasi untuk mengajak agar banyak yang tertarik menjadi gru penggerak. Disamping juga diperbanyak alokasinya. Karena memang masih terbatas.

“Maka kita perlu mensosialisasikan lagi. Tapi disisi lain mungkin memperbanyak kuota atau alokasinya. Karena guru-guru penggerak itu semacam pionir-pionir perubahan di sekolahnya,” katanya

Menurutnya keberadaan guru penggerak sangat penting karena membawa perubahan di sekolah. Karena penuh dengan kreatifitas. Namun sayangnya, justru mereka banyak belum diberi ruang.

“Misalnya dengan cara mengajar yang baru, bagaimana cara mereka mendorong bagaimana adanya satu perubahan di sekolah, punya ide-ide baru, kreatif,” ujarnya.

“Tapi tadi banyak keluhan, seorang guru penggerak di sekolah sendiri mungkin belum terlalu diberi ruang untuk mengubah. Tapi dia justru menjadi bintang diluar,” tandasnya.

Anggota DPR dapil Kaltim ini menuturkan, idealnya jumlah guru penggerak di satu sekolah minimal 30 persen. Sehingga ketika ada pengambilan keputusan di sekolah basa terakomodir.

“Kalau kita mau mendorong satu perubahan 30 persen dari jumlah orang itu yang paling ideal, seperti kenapa kuota perempuan 30 persen,” ujarnya
“Karena kalau kita jumlahnya 25 persen atau 15 persen, kalau kita misalnya dalam suatu proses pengambilan keputusan kolektif itu suaranya tidak signifikan mendorong perubahan,”

Sementara kata dia, alokasi anggaran untuk tahun ini untuk sekolah dan guru penggerak mencapai Rp 485 miliar. Sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi sekolah dan guru penggerak.

“Jadi kita ingin mengevaluasi, kan tugas DPR melakukan proses pengawasan. Karena kan sekolah penggerak dan guru-guru penggerak anggarannya Rp 485 miliar tahun ini artinya cukup besar,” sebutnya.

“Kita pingin tahu hasilnya seperti apa. Jadi kita dengarkan dari versi sekolah seperti apa, dari versi guru gimana dari versi guru yang sudah daftar gak keterima gimana,”

Dia juga berharap, kedepan Balikpapan bisa menjadi percontohan untuk sekolah maupun guru penggerak di Kaltim. Karena memang seleksi menjadi guru penggerak juga tidak mudah.

“Balikpapan ini inginnya menjadi kota yang role model. Jadi kalau di Balikpapan banyakin dulu, kelihatan seperti apa otomatis daerah lain.
Justru Balikpapan jadi penggerak bagi kabupaten lain,” tukasnya.