MK Larang Manipulasi AI Berlebihan dalam Foto Kampanye

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam foto kampanye pasangan calon.

Dalam Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023, MK menegaskan bahwa peserta pemilu wajib menampilkan citra diri yang asli dan terbaru tanpa manipulasi berlebihan melalui teknologi AI.

Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai foto atau gambar yang original.

“Foto/gambar peserta pemilu harus mencerminkan diri yang sebenarnya tanpa rekayasa berlebihan oleh teknologi kecerdasan buatan,” tegasnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis 2 Januari 2025, seperti dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Alasan MK Larang Manipulasi Berlebihan

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa foto atau gambar yang tidak sesuai kenyataan dapat memengaruhi pilihan pemilih secara tidak adil.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Dukung Program Makan Gratis, Pemkot Balikpapan Libatkan UMKM

“Manipulasi berlebihan bisa meningkatkan persepsi positif, rasa suka, dan loyalitas pemilih secara tidak wajar terhadap kandidat,” ujarnya.

Menurut Saldi, penggunaan AI yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

“Manipulasi semacam ini merusak kemampuan pemilih dalam mengambil keputusan yang berkualitas dan mengancam integritas demokrasi,” tambahnya.

Dampak Terhadap Pemilu

Putusan MK ini bertujuan memastikan kejujuran dalam proses demokrasi dengan mendorong peserta pemilu menampilkan citra diri yang autentik. Manipulasi foto yang berlebihan, selain merugikan pemilih, juga mengurangi kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Keputusan ini menegaskan pentingnya transparansi dalam kampanye dan perlunya pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam proses politik. Dengan demikian, pemilu dapat berlangsung lebih adil, dan pemilih memiliki dasar yang kuat untuk menentukan pilihan berdasarkan fakta yang relevan.