Mobil Dinas DPRD Ditarik, Ini Gantinya

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Penerapan Peraturan Pemerintah No 18/2017 dinilai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan, Madram Muchyar lebih efektif karena tidak lagi menanggung dana operasional mobil dinas DPRD Balikpapan.

“Kami tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk operasional mobil dewan seperti uang bensin, pemeliharaan dan servis kendaraan,” kata Madram Muchyar saat dikonfirmasi mengenai peraturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (6/2/2018).

Sebanyak 22 unit mobil dinas dewan itu sedang diinventarisir untuk dikembalikan ke Pemkot Balikpapan. “Unsur pimpinan dan anggota dewan tidak lagi menggunakan mobil dinas tapi diganti dengan tunjangan operasional,” ucapnya.

Sehingga tunjangan mobil dinas itu diganti dengan dana operasional yang nilainya hampir sama. Hanya saja Pemkot Balikpapan tidak menanggung risiko bahan bakar, servis dan perbaikan kendaraan.

Hanya saja pemberian dana tunjangan itu menyesuaikan keuangan daerah meski PP 18/2017 telah diberlakukan. “Ada yang lebih penting dari dana operasional dewan seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pelayanan publik. Sepanjang itu bisa dilaksanakan maka dana operasional dewan bisa berjalan,” tutupnya.