Muhammadiyah Umumkan Sikap Resmi soal Tawaran Izin Tambang Akhir Juli 2024

JAKARTA, inibalikpapan.com – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, membantah kabar bahwa Muhammadiyah telah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Dia mengakui bahwa lembaganya memang telah menerima tawaran tersebut, namun belum menyatakan sikap resmi.

Abdul menyampaikan hal ini melalui akun Instagram pribadinya, @abe_mukti, pada Kamis (25/7/2024) sore.

“Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah: 1. ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang ada dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024,” kata Abdul.

Meskipun Muhammadiyah telah menerima tawaran tersebut, lokasi pertambangan belum mereka ketahui. Abdul menyebut bahwa penawaran itu telah dapat pembahasan oleh jajaran Muhammadiyah.

“PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam pleno 13 Juli,” ujarnya, melansir Suara, jaringan inibalikpapan.

Namun, Abdul menegaskan bahwa sikap resmi organisasi terkait pengelolaan izin tambang baru akan mereka umumkan pada akhir Juli 2024.

“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan kami sampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” tambahnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa PP Muhammadiyah akan mengikuti langkah PBNU untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah.