Mulai Pekan Depan BBM Subsidi Bakal Dibatasi Pemerintah?

JAKARTA, Inibalikpapan.com – BBM bersubsidi rencananya akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu untuk menghemat anggaran. Karena selama ini dianggap banyak yang tak tepat sasaran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, masih menunggu kebijakan Pemerintah. Karena harus merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014

“Saya tunggu aja, karena itu kan harus ada kebijakan,” ujarnya dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

“Inget loh, bahwa BUMN ini kan korporasi bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung revisi Perpres 191 untuk segera didorong,”

Perpres Nomor 191 Tahun 2014 merupakan peraturan yang membahas Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Rencananya, revisi akan mencakup pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kriteria kendaraan penggunaan BBM jenis Solar maupun Pertalite serta aturan tentang pengawasan penyaluran subsidi.

Menurut Erick, penyaluran program subsidi salah sasaran banyak terjadi di Indonesia. Tak hanya BBM, tapi juga dalam tarif listrik di mana ada rumah besar memiliki tagihan yang sama dengan rumah-rumah kecil.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Rumah Sakit IKN Dilengkapi Patung Instalasi Setinggi 12 Meter

“Jangan sampai orang yang mampu tetapi mendapatkan BBM bersubsidi. Sama, jangan sampai listrik juga salah sasaran,” ujarnya

“Di rumah besar, di perusahaan besar sama (tagihan listrik) dengan yang rumahnya kurang baik,”

“Sebenarnya tidak hanya buat BBM dan listrik, tapi kita berharap juga buat gas karena LPG itu impornya tinggi sekali sekarang,”

Seperti diketahui, wacana terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi muncul pertama kali dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Karena dia menyebut, defisit APBN 2024 diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit itu upaya membatasi BBM subsidi diharapkan bisa membantu menghemat kas negara

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut dalam unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Kamis (11/7/2024).