NPHD Kutim Terendah, Mendagri Minta Polda Kaltim Turun

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Dalam paparan di hadapan gubernur, KPU Kaltim dan Bawaslu Kaltim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti Pemkab Kutai Timur dinilai belum maksimal dalam menyiapkan dana pilkada.

Dari laporan yang diterimanya, pencairan dana untuk Pilkada berdasar kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) kabupaten Kutai Timur  baru mencapai 60 persen.

Tito bahkan meminta agar pemkab memberikan perhatian khusus termasuk meminta dirjen anggaan  untuk mempelajari APBD Kutim.

“Ini dibuktikan bahwa pencairan dana itu baru progres keseluruhan baru sebesar 60 persen. Rinciannya untuk KPU 42,20%, Bawaslu 41,78%, dan untuk dana keamanan baru 4,67%.  Saya minta Ditjen Keungan Daerah tolong dicek, kita akan bongkar isi kasnya , karena disini saldo tertera hanya Rp 58,76 miliar,” tandas di Balikpapan, Sabtu (18/7/20).

Tito  meminta daerah untuk tidak menyepelakan hal ini, karena pilkada hajatan nasional yang sudah teragendakan jauh-jauh hari.

Bahkan mantan Kapolri menegaskan pemerintah daerah harus melihat skala prioritas dalam alokasi anggaran tidak melalu mengutamakan proyek lainya. Dia pun meminta agar Polda Kaltim melakukan pemeriksaan APBD Kutim.

“Disrekrimsus cek, lidik kemana larinya anggaran buat apa saja dibayarnya sehingga hanya sisa Rp 58,6 miliar. Ini satu-satunya daerah yang dana pencairan Pilkadanya terendah,”ujarnya. Diketahui, Kutim belum lama ini menjadi sorotan hukum setelah Bupati dan Ketua DPRD diamankan KPK dalam kasus gratifikasi proyek di Kutim.

Pada kesempatan itu, Tito juga  menyampaikan bahwa pilkada di tengah pandemic covid-19 tidak melarang dilakukan kampanye dengan melihatkan perserta. Hanya saja saat ini dibatasi tidak lebih dari 50 orang.

“Kampanye untuk Pilkada Serentak 2020 bisa dilakukan dengan syarat jumlah orang yang datang dibatasi hanya sebanyak 50 orang saja dan dilakukan di ruangan tertutup,” ujarnya.

Menurutnya tahapan pilkada ada 15 tahapanya yang akan dilalui, saat ini sudah lebih dari 5 tahap yang berjalan.

Ditengah persiapan ini, penerapan protokol kesehatan harus  dijalankan dengan disiplin apalagi saat ini mulai dilakukan coklit kepada calon pemilih.