Pansus Covid-19 DPRD Balikpapan Sampaikan 8 Rekomendasi, Minta Pemkot Transparan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan mengeluarkan 8 rekomendasi terkait kinerja Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid.

Delapan rekomendasi tersebut yakni penyusunan laporan penggunaan anggaran daerah untuk penanganan virus asal China itu yang telah di audit Inspektorat. Kemudian tembusannya disampaikan ke DPRD Kota Balikpapan.

Lalu meminta agar menindak tegas jika terjadi penyimpangan anggaran penanganan covid-19 dan mempublikasasi laporan penggunaan anggaran. Meminta Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengedepankan tindakan preventif dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan dan kebijakkan lain.

Melakukan kajian terukur dan pertimbangan yang matang baik dalam aspek ekonomi, sosial dan kesehatan dalam terkait kasus covid-19 meninggat. Memperbaharui data warga penerima bantuan sosial dan menetapkan kriteria dan mengklasifikasi bagi yang berhak menerima bantuan baik dari Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Pusat. Termasuk bantuan dari APBD Kota.

Membuat laporan bantuan-bantuan yang disampaikan perusahaan maupun yang telah didistribusikan ke masyarakat. Karen nantinya akan diaudit Inspektorat dan laporan tersebut ditembuskan ke DPRD Kota Balikpapan.

Termasuk membuat rumusan bersama dalam penanganan covid-19 untuk semua aspek dan menuangkannya dalam instrumen kebijakan yang mengikat secara yuridis diantaranya melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Jadi intinya kita meminta Rp 137 miliar ini (anggaran penanganan covid-19) dipublikasi. Beberapa pemerintah daerah lain bahkan memuta di media sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” ujarnya.

Anggaran tersebut terbanyak diserap untuk kegiatan jaringan pengaman sosial (bansos), penanganan kesehatan serta recovery ekonomi.

Hal itu seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya melaporkan semua kegiatan maupun anggaran penanganan covid-19. “Pemkot Surabaya bahkan membuat laporan singkat yang bahkan dibaca semua orang,” katanya.

“Kalau kami di DPRD kan hanya lembaga. Ada baiknya transparansi di media. Mungkin ini agak keras rekomendasinya tapi ini untuk menaikkan kinerja pemerintah.”tandasnya.