Pansus Perumda : Bus yang Dikelola Rongsokan, Anggaran Capai Rp 1,6 Miliar Per Tahun

Sukri Wahid

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Anggota Pansus Perumda DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid membeberkan unit bisnis yang dikelola Perumda Manuntung Sukses hingga BUMD itu tak memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah.

Pasalnya, hingga kini sudah mencapai Rp 40 miliar penyertaan modal yang diberikan dari APBD Kota, dari target Rp 50 miliar. Namun hanya sekitar Rp 17 juta kontribusi untuk pendapatan daerah.

Menurutnya, untuk unit bisnis jaringan gas (jargas) masih tetap jalan. Ada 17 ribu sambungan rumah tangga. Perumda mengambil keuntungan dari setiap tagihan setiap bulan oleh operator.

“Jargas, sebanyak 17 ribu sambungan itu mereka mengambil marginnya itu dari operator setiap bulan yang menagih, tapi itu kan yang dari usaha negara, untuk ambil kontribusinya,” ujarnya (6/7/2021).

“Kemudian property itu juga mereka bilang masih jalan. Tapi kan kita lihat dari bisnis plannya meleset semua,”katanya.

Namun yang menjadi sorotannya adalah pengelolaan enam unit bus oleh Perumda. Sementara asetnya juga belum diserahkan. Bahkan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 1,6 miliar.

“Transportasi itu sangat ironis, enam bus itu belum diserahkan asetnya, tapi Perumda disuruh urus. Kalau saya nolak, ngapain diurus bukan aset saya,” tandasnya.

Bahkan kata dia, bus yang dikelola juga seperti sudah rongsokkan dan tak layak. Sehingga dia menyarankan, untuk dijual dan tidak lagi mengerjakan bisnis tersebut.

“Rp 1,6 miliar satu tahun untuk ngurus, bagaimana mau untuk mobil (bus) sudah rongsokan itu ditargetkan untung. Bagi saya itu asetnya diserahkan, jual saja. Gak usah,” katanya.

Dia menambahkan, pansus akan menyerahkan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti. “Mudah-mudahan kami bisa obyektif, tentu tidak mau asumsi, sehingga kami akan amanatkan kepada kepala daerah,” ujarnya.

Sebelumnya dia membeberkan, sejumlah rekomendasi yang akan diberikan diantaranya merekstrukturisasi Dewan Pengawas dan mencopot direksi. Serta audit keuangan dan kinerja.