Parlemen Agendakan Pemakzulan Presiden Korsel Pasca Mundurnya Menhan

SEOUL, inibalikpapan.com – Anggota parlemen oposisi Korea Selatan (Korsel) katakan akan berikan suara akhir pekan ini untuk pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol karena pemberlakuan darurat militer.

Terlebih, menteri pertahanan yang jadi ‘kambing hitam’ karena merekomendasikan tindakan tersebut mengundurkan diri.

Deklarasi darurat militer Yoon pada Selasa malam bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan, melarang aktivitas politik, dan menyensor media di Korsel.

Hal itu memicu kemarahan di jalan-jalan dan kekhawatiran di antara sekutu internasional Korea Selatan.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat oposisi berencana untuk meminta pemungutan suara di parlemen untuk memakzulkan Yoon.

Recananya, pemungutan suara digelar pada sekitar pukul 7 malam pada hari Sabtu waktu setempat (7/12/2024), atau jam 17:00 WIB, kata seorang juru bicara partai seperti dikutip dari Reuters.

“Deklarasi darurat militer rezim Yoon Suk Yeol menyebabkan kebingungan dan ketakutan besar di antara rakyat kami,” anggota parlemen Partai Demokrat Kim Seung-won mengatakan kepada Majelis Nasional sebelumnya.

Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah pimpinan Yoon terbagi atas krisis tersebut.

Tetapi mengatakan akan menentang pemakzulan karena partai tersebut sedang dalam kekacauan. Selain itu masa jabatan lima tahun Yoon hanya dua tahun tersisa.

Partai Demokrat membutuhkan setidaknya delapan dari 108 anggota parlemen partai yang berkuasa untuk mendukung RUU tersebut agar dapat disahkan dengan mayoritas dua pertiga di parlemen yang beranggotakan 300 orang.

Pengunduran Diri Menteri Pertahanan

Yoon menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun hari ini.

Lalu ia mencalonkan duta besarnya untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, sebagai penggantinya, begitu sebut rilis dari kantor Yoon.

Kim telah merekomendasikan Yoon untuk mengumumkan darurat militer pada hari Selasa,  3 Desember lalu, menurut menteri dalam negeri.

Kim juga memerintahkan pengerahan pasukan ke parlemen, kata Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon-ho.

Seraya menambahkan bahwa ia tidak mengetahui perintah darurat militer tersebut hingga Yoon mengumumkannya.

“Pada dasarnya saya menentang mobilisasi pasukan militer di bawah darurat militer. Dan telah menyatakan pendapat negatif tentang hal itu,” kata Kim Seon-ho dalam sidang parlemen pada hari Kamis.

Ia meminta maaf dan bertanggung jawab atas kegagalan mencegahnya.

Kepala militer Korea Selatan juga telah menawarkan pengunduran diri, begitu kata kantor berita Yonhap.

Mantan menteri pertahanan itu sekarang menghadapi larangan bepergian karena jaksa menyelidiki upaya untuk memberlakukan darurat militer, kata penyiar YTN.

Yoon dan menteri dalam negeri juga sedang dalam penyelidikan, kata Yonhap.

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan situasi keamanan Jepang mungkin berubah secara mendasar mengingat ketidakstabilan di Seoul dan meningkatnya ketegasan militer Korea Utara.

“Apa yang akan terjadi pada Korea Selatan? Tampaknya ada banyak kritik dan pertentangan dalam negeri,” katanya kepada parlemen, seraya menambahkan bahwa upaya Yoon untuk meningkatkan hubungan dengan Tokyo tidak boleh rusak.

Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kepada Reuters bahwa Amerika Serikat tidak dapatkan informasi tentang deklarasi Yoon.

Sementara wakilnya, Kurt Campbell, mengatakan Yoon telah salah menilai hal itu.

Amerika Serikat memiliki 28.500 tentara di Korea Selatan sebagai warisan Perang Korea 1950-1953.

Komandan Pasukan AS-Korea, Jenderal Paul LaCamera, memperingatkan pasukan Amerika agar tetap waspada.

Imbauan termasuk menghindari daerah yang dilanda protes, dan memberi tahu atasan tentang rencana perjalanan jika terjadi  sesuatu yang tidak terduga.

Sekilas Tentang Yoon Suk Yeol

Yoon, seorang jaksa karier, meraih kemenangan dalam pemilihan presiden terketat dalam sejarah Korea Selatan pada tahun 2022.

Kala itu terjadi gelombang ketidakpuasan atas kebijakan ekonomi, skandal, dan perang gender.

Yoon dapatkan apresiasi oleh para pemimpin di Barat sebagai mitra dalam upaya AS untuk menyatukan demokrasi melawan otoritarianisme yang berkembang di China, Rusia, dan tempat lain.

Namun, ia menimbulkan keresahan di antara warga Korea Selatan dengan mencap para pengkritiknya sebagai pasukan komunis totaliter dan antinegara.

Pada bulan November, ia membantah melakukan kesalahan dalam menanggapi tuduhan penyalahgunaan pengaruh terhadap dirinya dan istrinya.

Dan ia telah mengambil tindakan keras terhadap serikat buruh.

Rencana pemakzulan presiden Korsel tersebut menyusul malam kekacauan setelah Yoon mengumumkan darurat militer.

Saat itu pasukan bersenjata berusaha memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul.

Namun mundur ketika para pembantu parlemen menyemprot mereka dengan alat pemadam kebakaran.

Komandan pasukan darurat militer mengatakan dia tidak berniat menggunakan senjata api terhadap masyarakat.

Dan Kim, wakil menteri pertahanan, mengatakan bahwa pasukan tak membawa amunisi hidup.

“Rakyat dan para pembantu yang melindungi parlemen melindungi kita dengan tubuh mereka. Rakyat menang, dan sekarang saatnya bagi kita untuk melindungi rakyat,” kata Kim dari Partai Demokrat.

Banyak pengunjuk rasa mengatakan mereka takut kembali ke kediktatoran dan darurat militer yang menandai sebagian besar periode pascaperang Korea Selatan.