Parlemen Korsel Serukan Pemakzulan Presiden Pasca Pencabutan Darurat Militer

SEOUL, inibalikpapan.com – Anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) serukan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada Rabu (4/12/2024).

Hal ini terjadi setelah ia mengumumkan darurat militer hanya untuk membatalkan langkah tersebut beberapa jam kemudian.

Insiden ini picu krisis politik terbesar dalam beberapa dekade di negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia ini.

Deklarasi mendadak pada Selasa malam itu memicu kebuntuan. Parlemen menolak upayanya untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media.

Anggota parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah pasukan memasuki parlemen.

Dalam beberapa jam, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, dengan suara bulat meloloskan mosi yang mengharuskan darurat militer dicabut

Jumlah itu termasuk semua 18 anggota yang hadir dari partai Yoon. Presiden kemudian membatalkan deklarasi tersebut.

Para pengunjuk rasa di luar parlemen Majelis Nasional berteriak dan bertepuk tangan. “Kami menang!” mereka berteriak.

Buruh Sepakat Mogok Kerja Hingga Presiden Korsel Mengundurkan Diri

Koalisi serikat pekerja terbesar di Korea Selatan, Konfederasi Serikat Pekerja Korea, mengatakan ribuan anggotanya akan mogok kerja hingga Yoon mengundurkan diri.

Mereka mengadakan unjuk rasa di kemudian hari di pusat kota Seoul. Beberapa unjuk rasa lainnya kemungkinan akan terjadi.

Termasuk di dekat Majelis Nasional tempat ribuan orang berkumpul pada Selasa malam serukan pemakzulan presiden Korsel itu, sekaligus tuntutan penangkapan dan pengunduran dirinya.

Beberapa perusahaan termasuk Naver Corp dan LG Electronics Inc sarankan karyawan bekerja dari rumah.

Saham Korea Selatan  turun sekitar 2 persen pada hari Rabu, sementara perdagangan won stabil sekitar 1.418 terhadap dolar, setelah jatuh ke level terendah dalam dua tahun.

Kementerian Keuangan berjanji akan menggelontorkan uang untuk menopang pasar keuangan yang bergejolak apabila perlu.

Keputusan ini terjadi setelah Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank Korea Rhee Chang-yong mengadakan pertemuan darurat semalam.

“Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke dalam saham, obligasi, pasar uang jangka pendek, serta pasar valas untuk sementara waktu. Hingga semuanya kembali normal sepenuhnya,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Associated Press.

Ricuh Pasca Pemberlakuan Darurat Militer oleh Yoon

Setelah pengumuman darurat militer oleh Yoon, militer Korea Selatan mengatakan larangan kegiatan parlemen dan partai politik.

Dan media dan penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Pasukan berhelm sempat mencoba memasuki gedung parlemen. Para ajudan parlemen terlihat berusaha memukul mundur para tentara dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

Oposisi utama Partai Demokrat meminta Yoon, yang telah menjabat sejak 2022, untuk mengundurkan diri.

Jika tidak,  presiden Korsel ini hadapi pemakzulan atas deklarasi darurat militer, yang pertama di Korea Selatan sejak 1980.

“Bahkan jika darurat militer dicabut, dia tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan. Jelas terungkap ke seluruh negeri bahwa Presiden Yoon tidak dapat lagi menjalankan negara secara normal. Dia harus mengundurkan diri,” kata anggota senior DPR dari Partai Demokrat Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan.

Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden jika lebih dari dua pertiga anggota parlemen memberikan suaranya.

Sidang kemudian diadakan oleh pengadilan konstitusi, yang dapat mengonfirmasinya dengan suara enam dari sembilan hakim.

Partai Yoon menguasai 108 kursi di badan legislatif yang beranggotakan 300 orang.

“Korea Selatan sebagai sebuah negara berhasil menghindari peluru, tetapi Presiden Yoon mungkin telah menembak kakinya sendiri,” kata Danny Russel, wakil presiden lembaga pemikir Asia Society Policy Institute di Amerika Serikat.

Krisis di negara yang telah menjadi demokrasi sejak 1980-an, dan merupakan sekutu AS serta ekonomi utama Asia, menimbulkan kekhawatiran internasional.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia menyambut baik keputusan Yoon untuk mencabut deklarasi darurat militer.

“Kami terus mengharapkan pertikaian politik “Perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Terjadi penempatan 28.500 tentara AS di Korea Selatan untuk berjaga-jaga terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Sekilas Tentang Yoon Suk Yeol

Yoon adalah seorang jaksa karier. Ia meraih kemenangan dalam pemilihan presiden terketat dalam sejarah Korea Selatan pada tahun 2022.

Ia menunggangi gelombang ketidakpuasan atas kebijakan ekonomi, skandal, dan perang gender, yang bertujuan membentuk kembali masa depan politik Korsel.

Namun ia tidak populer, dengan peringkat dukungannya berkisar sekitar 20 persen selama berbulan-bulan.

Partai Kekuatan Rakyatnya mengalami kekalahan telak dalam pemilihan parlemen pada bulan April tahun ini.

Ia menyerahkan kendali majelis unikameral kepada partai-partai oposisi yang merebut hampir dua pertiga kursi.

Telah ada lebih dari selusin contoh deklarasi darurat militer sejak Korea Selatan didirikan sebagai republik pada tahun 1948.

Pada tahun 1980, sekelompok perwira militer pimpinan Chun Doo-hwan memaksa Presiden Choi Kyu-hah saat itu untuk mengumumkan darurat militer guna menghancurkan seruan oposisi, buruh, dan mahasiswa untuk pemulihan pemerintahan demokratis.