Parpol yang Tergabung Dalam Koalisi Indonesia Maju Disarankan Ganti Gibran Sebagai Cawapres

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming naik mobil Maung menjelang mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2024 ke kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023). (Suara.com/Novian)

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai caon presiden (capres) agar mengganti Gibran Rakabuming Raka.

Saran itu Disampaikan Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, Pasalnya, mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo justru menimbulkan polemik, karena dianggap dinasti politik.

“Saya menyarankan dengan serius agar para partai koalisi pengusung bacawapres sosok tertentu tersebut yang telah menimbulkan polemik yang juga di luar akal sehat,” ujarnya dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

“Perlu mengambil waktu secepatnya merenung untuk mengambil tindakan mereposisi bacawapres yang bersangkutan,” kata Emrus kepada wartawan, Senin (30/10/2023).

Dia menuturkan, Gibran bisa diganti dengan salah satu Ketua Umum Parpol yang mengusung dalam Koalisi Indonesia Maju. “Menggantinya dari salah satu ketum partai pengusung,” katanya.

Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Emrus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres melanggar sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tentu keputusan MK ini menjadi karpet merah bagi kepala daerah terutama kepada sosok tertentu mendaftarkan diri bacawapres di KPU,” ujarnya.

Apalagi, dia menilai banyak kepala daerah yang justru terjerat dalam kasus korupsi. “Lalu ia dengan lantang pula mengatakan ‘tenang saja, saya sudah ada di sini’,” tutur Emrus.

“Fenomena komunikasi politik di atas dapat disebut sebagai dinasti politik dengan meredefinisi konsep dinasti politik sebagai tindakan politik menghalalkan semua pengaruh, kekuasaan, jaringan, hubungan personal dan kekerabatan demi untuk mengestafetkan kekuasaan dari dan ke sesama keluarga inti.”