PBB Khawatirkan Konflik Lanjutan Jika Imigran Suriah Dipulangkan
JENEVA, inibalikpapan.com – Imigran Suriah berpotensi dipulangkan oleh berbagai negara sehingga bisa picu konflik pasca penggulingan Presiden Bashar al-Assad, begitu kata kepala badan migrasi PBB pada Jumat (20/12/2024).
Badan pengungsi PBB perkirakan 1 juta orang akan kembali ke Suriah dalam enam bulan pertama tahun 2025.
Beberapa negara Eropa telah membekukan permohonan suaka bagi imigran Suriah itu.
“Kami yakin jutaan orang yang kembali akan menciptakan konflik dalam masyarakat yang sudah rapuh,” Amy Pope, direktur jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi, mengatakan pada jumpa pers di Jenewa seperti dikutip dari Reuters.
“Kami tidak mempromosikan pemulangan dalam skala besar. Komunitas, sejujurnya, belum siap untuk menerima orang-orang yang mengungsi,” katanya.
Ia meminta dukungan dari para donor untuk membantu menstabilkan dan membangun kembali negara tersebut apabila gelombang imigran Suriah tersebut kembali.
Komentar Paus Fransiskus Terkait Pemulangan Paksa Imigran Suriah
Beberapa hari lalu, Paus Fransiskus desak pemerintah beberapa negara perlambat rencana untuk memulangkan para warga Suriah.
Dia mengatakan beberapa komunitas masih bisa melarikan diri karena ketidakpastian tentang kehidupan di bawah otoritas baru, pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Pasalnya, HTS pernah memiliki hubungan dengan al-Qaeda.
“Kami mendengar dari masyarakat, misalnya, masyarakat Kristen, yang belum pergi, tetapi sangat khawatir tentang beberapa bulan ke depan dan ingin memastikan bahwa mereka tidak menjadi sasaran serangan,” kata Paus.
Pemberontak Suriah menguasai Damaskus pada 8 Desember, memaksa Assad melarikan diri setelah lebih dari 13 tahun perang saudara dan mengakhiri kekuasaan keluarganya selama puluhan tahun.
Amerika Serikat, negara-negara Barat lainnya, dan banyak warga Suriah menyambut baik jatuhnya Assad.
Tetapi tidak jelas apakah HTS akan memberlakukan aturan Islam yang ketat atau menunjukkan fleksibilitas.
Ada kekhawatiran yang meluas di kalangan warga Suriah bahwa pemerintahan baru akan condong ke arah aturan agama garis keras.
Kekhawatiran lain adalah kekerasan pada komunitas minoritas, dan mengecualikan perempuan dari kehidupan publik.
Para diplomat tinggi AS rencana akan mengadakan pertemuan resmi pertama Washington secara langsung dengan para penguasa de facto baru Suriah pimpinan HTS di Damaskus besok.
Harapannya adalah ukur bagaimana eks afiliasi al Qaeda itu berencana untuk menjalankan negara tersebut.
BACA JUGA