PDIP Tolak Pemilu 2024 Diundur, Dianggap Tidak Taat Konstitusi

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto angkat suara terkait usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 diundur 1-2 tahun.

Hasto menilai usulan penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, usulan tersebut dianggap dalam politik dtidak taat  terhadap konstitusi.

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).

Hasto menegaskan, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum atau Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” katanya.

Kata dia, Presiden Joko Widodo jugaberulang kali menegaskan menolak wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

“Periodisasi Pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi,” ujarnya.

“Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu.”

Suara.com