Pegawai KPK Layangkan Surat Mosi Tak Percaya ke Pimpinan KPK

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pegawai KPK melayangkan surat mosi tak percaya kepada limpa pimpinan KPK. Dalam surat itu, pimpinan KPK diminta untuk meminta maaf kepada publik.

Termasuk meralat pernyataan yang telah disampaikan kepada publik dan media; dan pengunduran diri karena telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik, lembaga KPK maupun pegawai KPK.

Mosi tidak percaya itu buntut kabar mundurnya Brigjen Asep Guntur Rahayu dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Asep diduga mundur karena pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut penyelidik KPK khilaf pada proses penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap.

Dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com, dalam surat yang juga diteruskan ke Dewan Pengawas KPK itu, pegawai KPK juga meminta Asep Guntur agar tak mundur

“Kami menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Brigjen Asep Guntur Rahayu untuk bertahan dan berkarya bersama dengan kami dan pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK yang kita jaga dan banggakan bersama,” isi surat dikutip Suara.com.

Dalam suratnya, mereka menyoroti pernyataan Tanak, yang mengatakan tim penyelidik ‘khilaf’ dan ‘lupa’ dalam proses operasi tangkap tangan terhadap Afri dan sejumlah orang lainnya.

“Pada momen ini, terjadi suatu kebingungan dan keheranan serta tanda tanya besar, baik di kalangan publik maupun internal KPK atas apa alasan dan hal yang melatar belakangi pernyataan saudara Johanis Tanak tersebut,” isi surat tersebut.

Langkah yang diambil Asep mundur membuat para pegawai KPK, khususnya penyelidik dan penyidik kecewa. Mereka menilai Johanis Tanak menyalahkan tim KPK yang menangani perkara tersebut.

“Di kalangan internal KPK khususnya pegawai dan lebih khususnya lagi pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, terjadi demoralisasi dan mosi tidak percaya dengan kredibilitas serta akuntabilitas pimpinan KPK seakan lepas tangan, cuci tangan bahkan mengkambing hitamkan bawahan,” tulis mereka.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak usai bertemu dengan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung menyampaikan permohonan maaf ke TNI dan Panglima TNI.

Henri dijadikan tersangka, setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT kepada Afri dan sejumlah orang lainya pada Selasa (25/7/2023).