Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Ini Jadwal dan Alasannya

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan mengalami penundaan. Rencana awal pelantikan pada 6 Februari 2025 kini diundur ke antara 17 hingga 20 Februari 2025.

Alasan Penundaan Pelantikan Kepala Daerah

Tito menyatakan bahwa beberapa tahapan harus dilalui sebelum pelantikan dapat dilaksanakan. Salah satu tahap krusial adalah penetapan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuai aturan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu tiga hari untuk menetapkan hasil akhir. Namun, Tito telah berkoordinasi dengan KPU agar tahapan ini dapat dipercepat menjadi hanya satu hari.

“Saya tanyakan ke KPU, kira-kira berapa lama bisa dipercepat? Mereka menyampaikan, ‘satu hari bisa, Pak’. Terima kasih, tapi saya juga akan meminta MK untuk segera mengunggah hasil penetapan,” ujar Tito dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Selain itu, penetapan kepala daerah di tingkat DPRD hingga penyampaian usulan ke Kemendagri juga dipercepat. Tito memperkirakan dalam lima hari setelah putusan MK, Kemendagri sudah dapat menerima usulan tersebut.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Presiden Prabowo Subianto Akan Lantik 270 Kepala Daerah Terpilih pada 6 Februari 2025

Proses Percepatan di Kemendagri

Setelah menerima usulan, pemerintah memiliki waktu maksimal 20 hari untuk melaksanakan pelantikan. Untuk gubernur, prosesnya melibatkan Keputusan Presiden (Keppres) yang diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg).

Sementara itu, untuk bupati dan wali kota, SK pelantikan akan diterbitkan langsung oleh Kemendagri. Tito menyanggupi bahwa seluruh proses administrasi ini dapat diselesaikan dalam empat hari.

Jika dihitung sejak putusan MK pada 5 Februari 2025, maka pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa diperkirakan dapat dilakukan antara tanggal 12 hingga 14 hari setelahnya.

Karena jadwalnya berdekatan dengan pelantikan kepala daerah tahap pertama pada 6 Februari, maka pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pelantikan secara bersamaan.

“Nah, dari situ kalau dihitung sejak 5 Februari, maka perkiraannya jatuh pada 17-18-19-20 Februari,” jelas Tito.

Penentuan Jadwal Akhir oleh Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto akan menentukan tanggal pasti pelantikan kepala daerah tahap pertama. Keputusan tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pelaksanaan pelantikan secara resmi.

“Ini akan diputuskan oleh Bapak Presiden karena jadwal dan acara pelantikan diatur dalam Perpres,” pungkas Tito.

Pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang semula dijadwalkan pada 17 Februari 2025 kini diundur ke antara 17-20 Februari 2025. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses hukum dan administrasi berjalan lancar, terutama bagi daerah yang tidak mengalami sengketa di MK. Pemerintah juga memastikan proses percepatan di berbagai tahap agar pelantikan bisa segera dilaksanakan sesuai jadwal.