Pembangunan Bandara di Tabalong Penuhi Syarat, Lahan Seluas 200 Hektar Disediakan di Desa Kambitin

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Komisi V DPR RI telah mengusulkan pembangunan bandara internasional di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berbatasan lansgung dengan Kabupaten Paser Kaltim.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Syaifullah Tamliha bahkan telah meninjau lahan di Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk pembangunan bandara internasional pada Selasa (19/4/2022).

Tamliha mengatakan, usulannya ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disambut positif. Namun salah satu syarat agar pembangunan bandara internasional bisa disetujui adalah jarak bandara internasional terdekat lebih dari 200 kilometer.

Jika melihat geografisnya, persyaratan tersebut terpenuhi. Karena Kabupaten Tabalong berjarak lebih dari 200 kilometer dari Kota Banjarmasin Ibu Kota Provinsi Kalsel dan Kota Balikpapan yang memiliki Bandara Internasional Sepinggan.

“Jadi secara ekonomis juga hampir dipastikan feasibel karena Tabalong adalah titik temu di antara beberapa provinsi di Kalimantan, selatan, timur dan tengah,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Kalsel I ini.

Harapannya, keberadaan bandara di Kabupaten Tabalong akan memudahkan masyarakat yang berasal dari Kalimantan Tengah (Kalteng) maupun  Hulu Sungai dan sekitarnya. Karena terlalu jauh jika harus ke Bandara Syansuddin Noor Banjarbaru.

Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani memberikan dukungan sepenuhnya apabila pemerintah pusat ingin membangun bandara internasional. Kabupaten Tabalong jugasebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN), maka bandara menjadi kebutuhan.

“Terhadap usulan pembuatan bandara internasional baru di Tabalong dengan penyediaan lahan sekitar 200 hektare di Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung. Lokasi ini juga sudah masuk dalam RT-RW Kabupaten dan apabila lokasinya dinilai tidak layak, maka Pemkab Tabalong akan mencarikan lahan yang lain,” ujarnya.

“Alhamdulillah Wakil Ketua Komisi V sudah menyuarakan dengan Pak Menteri Perhubungan,” tutup Bupati Anang dilansir dari laman DPR