Pembangunan Depo Kontainer, Ini Pesan Wali Kota untuk Perusda Balikpapan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Sarana pendukung kegiatan ekspor dipastikan bertambah dengan dibangunnya depo kontainer di pelabuhan peti kemas Kawasan Industri Kariangau atau KIK.

Depo kontainer yang telah dilakukan groundbreaking di halaman kantor Kaltim Kariangai Terminal pada 14 Februari 2018 oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi merupakan kerjasama antara Perusda Balikpapan dengan Pelindo IV.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pembangunan depo kontainer merupakan program KIK yang masuk dalam Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi atau KLIK.

“Lahannya milik Pemkot dan kerja sama dengan Pelindo IV untuk memajukan KIK,” ucap Rizal yang menyebutkan tiga kepemilikan lahan di KIK termasuk Pemprov Kaltim dan pihak swasta.

“Kami minta dukungan juga kepada DPRD Balikpapan dalam pelaksanaan Direct Call karena dokumen dimasukan sebagai syarat penyertaan modal Perusda jika sudsh disempurnakan,” kata Rizal.

“Perusda juga harus serius mengelola dan bekerja sama dengan berbagai pihak karena aset ini kami serahkan sepenuhnya dan kesempatan menambah pendapatan daerah,” tekannya.

Sementara Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan pelindo IV Farid Padang berujar, kegiatan ekspor yang berlangsung Maret nanti mendongkrak ekonomi Kaltim.

“Impor juga datang dari pelabuhan peti kemas yang efeknya harga lebih rendah 50 persen karena tidak lagi melalui Surabaya atau Makassar tapi langsung ke Balikpapan, sehingga tidak ada penggantian kapal dan kontainer” katannya.

Direct call juga membuat barang ekspor tetap terjaga mengingat sebelumnya pengiriman bisa mencapai 40 hari. “Kualitasnya juga menjadi lebih baik,” lanjutnya.

Program ini, kata Farid, merupakan realisasi Nawacita yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo agar biaya logistik menurun seperti di Sulawesi yang sebelumnya 27 produk mengalami peningkatan hingga 104 produk.

“Nantinya, pertumbuhan minimum bisa mencapai 350 kontainer per bulan dan evaluasi dilakukan per tiga bulan dalam kontrak satu tahun,” jelasnya.

Salah satu syarat dalam penerapan Direct Call adalah ekspor dari Timur dengan target 20 persen. “Pasalnya, dibandingkan pertumbuhan Indonesia Timur, kegiatan ekspor kita masih rendah 11 persen,” tandasnya.