Pemerintah akan Mereaktivasi 300 Posyandu

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah akan mereaktivasi sekitar 300 ribu Posyandu di seluruh Indonesia. Pasalnya, fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga belum bisa menjangkau seluruh masyarakat.

“Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80 ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin

“Kalau kita hanya mengandalkan Puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat,”

Selama  masa COVID-19 operasional Posyandu sedikit terganggu. Dilaporkan jumlah kunjungan sasaran ke Posyandu menurun seiring dengan tingginya penularan dan penyebaran COVID-19.

“Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunanya sampai 70% lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi COVID-19,” ujarnya

Kemenkes berupaya meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi Posyandu, dengan menghadirkan berbagai program-program kesehatan yang menarik,

Salah satu program yang diprioritaskan pemerintah adalah imunisasi. Melalui kader-kader Posyandu, pemerintah berharap cakupan imunisasi rutin bagi anak yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19 bisa kembali meningkat.

Dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019-2021.

Dengan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang semakin banyak, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.

Kemenkes berupaya menutup kesenjangan imunitas di masyarakat dengan mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dengan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2022 bagi seluruh provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, sedangkan tahap kedua dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2022 bagi provinsi di pulau Jawa dan provinsi Bali.

Untuk menyukseskan program ini, Kemenkes telah menjalin kerjasama dengan Kemendagri dan Pemda untuk saling bahu membahu mendorong orang tua membawa anaknya ke fasyankes untuk mendapatkan imunisasi selama pelaksanaan BIAN.

Kemenkes optimis dukungan dari seluruh pihak dapat membantu meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar pada anak.

“Kita sudah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan dukungan dari seluruh Pemda untuk mendukung pelaksanaan BIAN 2022,” imbuhnya.