Pemerintah Diminta Tidak Terburu-buru Suntik Mati PLTU Batu Bara, APBN Tak Sanggup Biayai Pensiun Dini Karyawan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah berencana suntik mati sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara sebagai upaya mendukung pengurangan emisi karbon di dalam negeri.

Namun Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto justru meminta Pemerinah agar tidak terburu-buru menyuntik mati PLTU batu bara. Karena hal itu justru dapat merugikan negara.

“Itu dapat merugikan negara, karena aset PLTU ini masih bernilai secara ekonomis, masih dapat memproduksi listrik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi Pemerintah jangan buru-buru menyuntik mati PLTU,” ujarnya dikutip inibalikpapan

Apalagi, APBN juga dianggap tidak akan sanggup untuk menanggung biaya program pensiun dini seluruh karyawan. . Terlebih lagi masih banyak kebutuhan bangsa Indonesia lainnya yang tidak kalah pentingnya.

“Kalau hanya dari APBN (untuk mempensiunkan dini PLTU batu bara) menurut saya tidak mungkin. APBN tidak kuat untuk menanggung pensiun dini seluruh PLTU. Harus ada sumber lainnya,”ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno.

Saat ini untuk mempensiunkan dini PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon satu itu dibutuhkan dana Rp25 Triliun, dengan rincian Rp12 triliun untuk Pelabuhan Ratu dan Rp13 triliun untuk PLTU Cirebon-1, untuk Cirebon-1 ini sudah ada komitmen dari ADB untuk membiayainya.

“Nah ini kan besar sekali, baru dua PLTU. Setidaknya harus ada sumber-sumber pendanaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung program pensiun dini PLTU ini. Misalnya, pendanaan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan dukungan dari Asian Development Bank (ADB), “ujarnya