Pemerintah Telah Minta TNI dan Polri Lakukan Tindakkan Tegas

ilustrasi/seruji

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pasca melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris atau organisasi teroris , Pemerintah pun telah meminta BIN, Polri dan TNI melakukan tindakkan tegas dan terurukur.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Papua maupun Papua Barat adalah bagian sah dari Negara Republik Indonesia (NKRI) sehingga harus ditindakan atas aksi-aksi terorisme.

Bahwa sikap pemerintah dan rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua sudah tegas berpedoman pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2.504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, maka Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI.

“Resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu tidak ada satu pun negara yang menolaknya, semuanya mendukung dan setuju hasil pertemuan bahwa Papua sudah menjadi bagian sah dari Negara Republik Indonesia,” ujarnya

“Oleh sebab itu, setiap kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror, dan kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme.yang tercatat di dalam agenda kita,” .

Selain Resolusi PBB, berdasar laporan yang dihimpun oleh Menteri Luar Negeri, di dunia internasional tidak ada satu forum resmi yang mau membicarakan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah Papua yang sekarang sedang ditangani dengan sebaik-baiknya adalah isu penataan lingkungan hidup, kesejahteraan dan sebagainya, bukan isu kemerdekaan.

“Pemerintah sudah keluarkan Inpres 9 Tahun 2020 yang mengintruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata, tidak ada gerakan bersenjata terhadap rakyat Papua,” ujarnya

“Adapun pemberantasan terorisme bukan terhadap rakyat Papua tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasarkan hasil survey,lebih dari 92 persen mereka pro PBB dan hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi, sehingga muncul gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme.”