Pemerintahannya Berakhir, Wapres Ma’ruf Amin Optimis Angka Kemiskinan Ekstrem Bakal Nol Persen

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimis diakhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024 angka kemiskinan ekstrem akan mendekati angka 0 persen.

Ma’ruf Amin yang juga Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) itu menuturkan, hingga Maret 2024 akang kemiskinan ekstrem telah di angka 0,83 persen.

“Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini,” ucapnya dikutip dari laman Wapres.

Wapres pun mengapresiasi peran seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, yang telah melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem hampir tercapai

“Terima kasih atas segala kerja samanya, sehingga kemiskinan ekstrem itu bisa nyaris 0%,” ujarnya

Selain itu, Wapres juga menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah yang tahun ini memperoleh penghargaan berupa insentif fiskal karena memiliki komitmen dan kinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin, Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen, Inflasi 2,5 Persen

“Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini,” ujarnya.

“Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah,”

Wapres juga mengingatkan bahwa pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti akurasi data sasaran dan konvergensi program,

Kemudian kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem, hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan berakhir tahun ini.

“Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah. Karena ini sangat menentukan,” ujarnya