Pemkot Bahas Penganggaran Pilkada Dengan Kemendagri

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota mengikuti dua kegiatan zoom secara terpisah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (1/3/2022).

Zoom pertama Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Kaltim dengan Pemprov Kaltim juga melalui virtual dari Ruang VVIP Kantor Walikota. Dari Pemkot Balikpapan Rapat diikuti Asisten Tata Pemerintahan Syaiful Bahri, Plt Asisten Administrasi Umum Doortje Marpaung, Kabag Pemerintahan Sayid Muhdar, dan Kepala KDAWP Arfiansyah.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan rapat koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di daerah terkait persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  jua melalui zoom meeting.

“Kalau rapat koordinasi dengan Pemprov Kaltim itu jadi kegiatan rutin yang harusnya dilaksanakan setiap tahun, tapi selama dua tahun belakang ini tidak dilaksanakan,” ujar Asisten I Tata Pemerintahan, Syaiful Bahri saat diwawancarai media, Selasa (1/3/2022).

Untuk tahun ini rapat koordinasi rencananya akan dilaksanakan di Bontang, yang mana akan membahas permasalahan di Pemerintahan, diantaranya batas wilayah, dan pertanahaan.

“Kalau Balikpapan mengajukan pembahasan terkait Jalan Tol Balikpapan Samarinda yang sampai saat ini belum ada jawaban yang pas dari Pemprov Kaltim,” akunya. 

Setelah itu dilanjutkan rapat koordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini  persiapan Pemilu 2024  mendatang,  terutama yang berkaitan dengan penganggaran.

“Untuk pelaksanaan pilkada dianggarkan melalui APBD, tapi kalau Pileg dan Pilpres akan dianggarkan melalui APBN, pasalnya di 2024 mendatang akan ada dua kali pemilu, yakni Presiden dan legislatif yang direncanakan Februari dan pilkada serentak di bulan November,” jelas Syaiful. 

Sementara itu, untuk saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah mengajukan anggaran pelaksanaan Pilkada, namun baru akan dibahas dalam penganggaran APBD 2023 mendatang. 

“KPU Balikpapan sudah ajukan, kalau Pilkada lalu anggarannya Rp 53 Miliar, kemudian Pilkada 2024 angkanya diatas itu,” akunya. 

“Hanya saja saat ini untuk usulan tersebut masih diverifikasi dulu tim penganggaran,” tambah Syaiful. 

Untuk diketahui, setelah peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 maka KPU RI akan memulai tahapan pada Juni tahun ini.

“Bulan Juni dimulainya sebuah tahapan, tetapi tahapan itu masih di KPU RI,” ujar Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha. 

Selain dia juga menyebut tahapan awal pemilu serentak 14 Februari 2024 adalah penyusun perencanaan dan penganggaran di wilayah KPU RI, untuk KPU Balikpapan akan menunggu instruksi.

Dan  selanjutnya di bulan Agustus  mulai  pendaftaran verifikasi partai politik dan nanti di akhir Agustus ditetapkan berapa peserta pemilu 2024.

Sebelum masuk  tahapan yang dilakukan KPU RI di bulan Juli, KPU Kota Balikpapan akan melakukan pemuktahiran data pemilih tetap (DPT) yang berkelanjutan bekerjasama dengan Dinas Catatan Sipil (Disdukcapil). 

“Karena DPT kita dulu disoal terus, sampai DPT perbaikkan itu sampai tiga kali. Nah sekarang DPT itu kita persiapkan jauh-jauh hari, “tuturnya.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki DPT  dan persiapan pemilu 2024, setiap bulan  KPU Balikpapan akan  mengupadate  data pemilih. Baik itu DPT   yang memenuhi persyaratan ataupun yang tidak memenuhi persyaratan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam update tersebut, di antaranya menyasar masyarakat  yang memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Kemudian jumlah berapa yang meninggal berapa yang pindah.

“Itu akan kami  update terus bekerjasama dengan Disdukcapil dalam rangka  mempersiapkan daftar pemilih supaya fix.Sehingga nanti kita bisa konsentrasi di persiapan-persiapan yang lain,” tutupnya.