Pemkot Balikpapan Bangun 11 Pos Pengawasan Dilokasi Rawan Kecelakaan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan akan segera membangun 11 titik Pos pengawasan khususnya untuk daerah yang rawan terjadi kecelakaan, diantaranya Muara rapak maupun MT. Haryono..

11 Pos Pengawasan itu akan masuk dalam RPJMD Balikpapan. Hal itu dilakukan menyusul terjadinya kembali kecelakaan lalu lintas atau tabrakan beruntun di depan Plaza Muara Rapak Jalan Soekarno – Hatta, Minggu (07/05) sore.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan keprihatinan atas tragedi tersebut. Karenanya dia meminta masyarakat pengguna jalan benar-benar menerapkan kedisiplinan dan hati-hati dalam berkendara.

“Kita berharap semua pihak mengevaluasi diri dan kita juga akan revisi perwali kan hari libur tidak berlaku nanti akan kita perbaiki perwali. Ternyata hari libur kan rawan,”ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Selain itu lanjutnya, Pemerintah Kota Balikpapan akan menyurati Gubernur Kaltim agar jembatan timbang yang ada di KM 15 agar benar-benar efektif, sehingga bisa diketahui bobot kendaraan yang melintas.

“Kita akan surati bapak gubernur agarjembatan timbang ini lebih efektif lagi karena itu wilayah provinsi di KM 15. Selama ini kan nggak efektif  kita mua lihat apakah barang yang dibawa itu  sudah sesuai atau tidak. Ini kan jalan nasional kelas II,” imbuhnya.

Disamping Pemerintah Kota Balikpapan juga akan menyurati Pelindo dan operator kapal roro agar segera melakukan pemindahan operasional untuk angkutan kendaraan logistik di Km 13. Di Pelabuhan Semayang akan dioperasionalkan khusus penumpang.

“Pemindahan kapal Roro angkutan barang kita juga akan surati agar pindah ke Kariangau. Kita juga harus hati-hati karena ini juga menyangkut kebutuhan pokok kita tapi kita akan segera surati sudah waktunya dioperasikan di Kariangau,” ujarnya

Sementara rencana jembangunan jembatan layang di Muara Rapak meski detail engenering design (DED) nya telah lama dibuat, namun pembangunannya masih terkendala anggaran.

“Kita masih berjuang berkali-kali bersama DPRD ke pusat agar dibantu pembangunan karena biayanya mahal sekitar Rp 400 miliar. Kita akan tindaklanjuti lagi agar benar-benar bisa dibantu,” pungkasnya.