Pemprov Kaltim Ajukan 200 Ribu Hektar Lahan Bekas Tambang Untuk Jadi Lumbung Pangan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan membangun lumbung-lumbung ketahanan pangan menduking program Pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Akmal Malik usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Desember 224 kemarin.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta daerah-daerah membangun kemandirian terutama pangan. Karena itu semua provinsi, kabupaten dan desa diminta membangun lumbung-lumbung pangan.

“Sangat bisa (bangun kemandirian pangan), karena Kaltim memiliki sumber daya yang sangat bagus,” ujarnya.

Apalagi, Kaltim memiliki lahan yang luas, termasuk bekas tambang batu bara yang bisa menjadi lahan produktif. Namun, harus di komunikasikan dengan Pemerintah Pusat terlebih dulu.

“Kita punya lahan pascatambang yang sangat layak dikembangkan lebih lanjut menjadi lahan produktif,” ujarnya

Komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. “Kita akan ajukan 200.000 lahan eks tambang untuk lokasi lumbung pangan Kaltim,” ujarnya.

Sejumlah daerah yang bisa menjadi lumbung pangan seperti Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar).

BACA JUGA :

“Kaltim sendiri tahun depan mendapatkan kuota 18.000 hektare pencetakan sawah dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan dengan menghadirkan lumbung-lumbung pangan harus diakomodasi oleh daerah.

Bukan hanya oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, tapi juga oleh dinas lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan lainnya.

.“Karena pangan itu bukan hanya persoalan beras. Kuncinya adalah perencanaan di OPD-OPD harus klir,” ujarnya

“Jangan sampai salah, karena bisa jadi temuan nanti. Kalau ini belum masuk, nanti saya akan undang Bappeda untuk segera lakukan penyesuaian,”

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga berharap agar sekolah-sekolah bisa menjadi kekuatan untuk memantik semangat bertani.

“Kelemahan kita hanya mengerahkan petani. Bagi saya pendekatannya harus kolaboratif,” ujar Akmal. (adpimprovkaltim)