Pemprov Kaltim Siapkan Lahan di Tenggarong, Samarinda dan PPU untuk Bangun Sekolah Rakyat

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 8,75 hektar di Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni usai  mengikuti Koordinasi dan Persiapan Awal Pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahun 2025 secara virtual pada Kamis, 27 Maret 2025.

“Lahan ini merupakan aset Pemprov Kaltim dan akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Sekda Sri Wahyuni, dikutip inibalikpapan.com

Meskipun Kaltim masuk dalam tahap ketiga pembangunan, sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk, Uji Kelayakan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL, UPL, UKL)

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan tim pusat (Satgas) yang dipimpin oleh Kementerian Sosial akan meninjau lokasi pembangunan.

Dibiayai APBN, Pemda Wajib Dukung

Pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai APBN, namun pemerintah daerah memiliki peran penting, terutama dalam, menetapkan lokasi pembangunan, merekrut siswa miskin dan miskin ekstrem dan menyiapkan tenaga pengajar berkualitas.

BACA JUGA :

Baca Juga:

KEK Maloy Bakal Direvitalisasi, Jadi Kawasan Berikat Bebas Pajak

Sekolah ini akan menerapkan sistem boarding school (diasramakan) untuk jenjang SD hingga SMA, guna memastikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami berharap Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan pendidikan yang layak,” tambahnya.

Empat Lokasi Sekolah Rakyat di Kaltim

Saat ini, terdapat empat daerah di Kalimantan Timur yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu, Bukit Biru, Tenggarong (Pemprov Kaltim), Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara (proses usulan) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (proses usulan)

Pemda wajib membentuk tim formatur untuk mengawal pembangunan hingga sekolah dapat beroperasi.

“Kami targetkan tahun ini proses pembangunan bisa berjalan, dan masing-masing daerah hanya boleh merekrut siswa miskin dari wilayahnya sendiri,” tutup Sri Wahyuni.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta miskin ekstrem. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045, dengan generasi muda yang lebih berpendidikan dan berdaya saing tinggi /adpimprovkaltim)