Pemudik Tak Terlayani Kapal Pelni akan Diangkut Gunakan Kapal Perang

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pelabuhan Indonesia (Pelindo) VI Balikpapan akan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk meminjam kapal perang sebagai langkah antisipasi jika pemudik melonjak karena tiket pesawat yang mahal.

Manajer Pelindo IV Balikpapan, Fanny Harling mengatakan, telah berkoordinasi dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Khususnya mengangkut pemudik yang memilih pulang kampung melalui Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan.

“Kalau kapal milik Pelni atau pelayaran dari swasta seperti Dharma Lautan sudah tidak mampu mengangkut pemudik, maka kami minta bantuan berupa kapal perang,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut bahkan sudah disampaikan saat rapat gabungan untuk mudik lebaran tahun ini. Pasalnya, kapal perang bisa mengangkut sekitar seribu prajurit, sehingga bisa membantu jika kapal Pelni maupun swasta tak cukup.

“Jadi kami bentuk tim yang didalamnya ada KSOP juga. Jadi mungkin bisa diperbantukan dulu dengan kapal peering,” ujarnya.

Sementara itu, saat ini Posko Terpadu di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan sudah didirikan untuk memantau pemudik. Posko Terpadu khusus untuk area pelabuhan dan bandara memang menjadi tanggungjawab Kementerian Perhubungan.

“Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada 1 Juni karena ada kapal Pelni yang langsung ke Surabaya. Jadi perlu diantisipasi pelayanan ke pemudik,” ujar RP Gultom dari Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Dia mengungkapkan, tahun ini diperkirakan juga pemudik yang menggunakan kapal laur melonjak hingga 20 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Karena memang ada peralihan dari yang biasa gunakan pesawat terbang.

“Tahun lalu saja, secara nasional ada 1,9 juta pemudik jalur laut. Kalau tahun ini diperkirakan 3 juta penumpang secara nasional. Pemudik dari Balikpapan juga pasti meningkat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu dia membenarkan, bahwa adanya permohonan bantuan kapal perang untuk mengangkut pemudik yang tidak terangkut kapal Pelni maupun kapal swasta dan saat ini kelanjutannya sedang dikoordinasikan.

“Ya memang ada, tapi Itu pun kami harus berkoordinasi juga ke pemerintah daerah,” ujarnya.