Penanganan Banjir, Kisruh PPDB Online, Pengupasan Lahan dan Sambungan Baru PDAM Belum Tuntas

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Fraksi PDIP DPRD Kota Balikpapan memberikan catatan kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mengatasi berbagai persoalan dalam 4 tahun terakhir yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Balikpapan Budiono usai rapat paripurna ke-36 DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota terhadap RAPBD 2021.

Budiono mengatakan, menjelang berakhirnya kepemimpinan Rizal Effendi sebagai Wali Kota justru banyak visi misi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)  belum memenuhi target.

“Pada dasarnya kami banyak mencermati dan mengamati bahwasanya ini adalah APBD teraklhir Pak Wali Kota Rizal Effendi yang didalam pelaksanaan RPJMD 5 tahun kemarin terpilih yang diambil dari Visi Misi , kami melihat banyak yang belum memenuhi target dari visi misi,” ujarnya

Menurutnya, mulai dari titik banjir yang belum teratasi, kisruh pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online, semakin maraknya pengupasan lahan dan banyaknya warga yang belum menikmati pelayanan air bersih PDAM

“Salah satunya masih banyaknya titik banjir yanng belum teratasi, masih banyaknya kisruh PPDB online, terus banyaknya pengupasan lahan, masih banyaknya sambungan rumah PDAM,” ujarnya.

Fraksi PDIP pun mendorong Rizal untuk menuntaskan seluruh janjinya yang tertuang dalam RPJMD dalam APBD 2021. “Kami berharap ke Pak Wali untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dan bisa menuntaskan RPJMD-nya,” ujarnya.

“Saya pikirnya banyak tadi yang kami bacakan mulai poin A sampai H tapi salah satu garis besarnya itu, artinya ketika APBD-nya ini terakhir, RPJMD nya tidak memenuhi atau belum sampai ke target visi misinya,”

Dalam kesempatan tersebut dia menambahkan,dalam APBD 2021 ada yang dikurangi mulai dari dana bagi hasil DBH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim yang tak kunjung cair menjadi evaluasi bersama

“Kalau untuk 2021 ini kan masih pandangan fraksi, memang ada dana bagi hasil yang dikurangi yang tidak cair dari Pusat itu ada sekitar Rp 200-an miliar lebih, dari Provinsi itu sekitar Rp 15-an miliar,” ujarnya

“Artinya kesepakatan yang dulu harus kita evaluasi antara Pemerintah Kota dengan DPRD Balikpapan sebelum ditetapkan APBD 2021.”