Penataan PKL dan Kuliner, Upaya Keberpihakan Ekonomi Kerakyatan dan Atasi Persoalan Sosial

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com– Keberadaan PKL dan kuliner harus ditata dan dibina agar kedepan tidak menimbulkan persoalan sosial dan dampak lainya.

Ketua KomisiII DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa  mengatakan keberadaan PKL harus ditata sebelum menjadi permasalahan di kemudian hari. Mengingat Balikpapan menjadi salah satu kota tujuan atau destinasi wisata di Indonesia

Sebagai daerah yang tidak mengeksplorasi sumber daya alam seperti batubara, membuat kota  minyak ini harus mengandalkan sektor jasa, perdagangan dan pariwisata untuk menambah pendapatan daerah.

“Makanya PKL harus diatur. Jangan sampai di setiap sudut kota, setiap fasilitas publik terdapat aktivitas PKL yang tidak terarah. Keberadaan food truck di sepanjang jalan juga harus diatur,” katanya disela-sela FGD penataan PKL dan kuliner di Balikpapan (1/7/2019).

Muhammad Taqwa berpendapat, PKL dapat menjadi penunjang aktivitas sosial, ekonomi dan pariwisata apabila ditata dalam lokasi yang strategis.

“Ekonomi kerakyatan jadi berkembang serta berimplikasi terhadap tenaga kerja dan pendapatan per kapita masyarakat,” kata

Untuk itu, DPRD melalui Komisi II  ingin mendapatkan berbagai masukan dan saran dari seluruh stakeholder dalam diskusi kali ini. Terlebih PKL, usaha kuliner dan yang lainnya menjadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan kota dan masyarakat.

“Eksekutif, legislatif dan warga harus berpadu daya agar PKL juga bisa mendapatkan naungan, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mana yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Dia juga melihat salah satu persoalan pemerintah tidak bisa memberikan penganggaran atau pun program karena tidak ada legalitas dalam pengelolaan keberadaan dan aktivitas PKL.   Termasuk pula terkait zona atau kawasan yang bisa dimanfaatkan PKL untuk berusaha. Dia yakin jika ditata dan dibina dengan payung hokum serta pengelolaan yang benar, PKL dan Kuliner akan menghasil PAD bagi kota.

“Ujung-ujungnya, ketika semua sudah tertata, estetikanya baik, pendapatan daerah pasti ikut meningkat,” tandas Politisi Gerindra ini.

Contohnya Pasar Segar yang tersentralistik untuk pengusaha industri kuliner, yang pada akhirnya kembali muncul bibit-bibit PKL di seberangnya atau tidak dalam satu kawasan.

“Ini kan semua fasilitas publik. Ada juga di kaawasan Pantai Melawai, Taman Bekapai, di Jalan Marsma R Iswahyudi, di MT Haryono, kan banyak sekali pelaku PKL serta food truck berjualan, malah pedagang buah musiman berjualan di pinggir jalan,” ulasnya.

Dia menilai selain menggerakan roda ekonomi, pentingnya penataan PKL juga dimaksudkan agar dapat meminimalisasi terganggunya estetika tata ruang perkotaan, menekan potensi konflik sosial dalam ruang publik dan tidak mengganggu mobilitas masyarakat.