Penerapan Zero Tolerance Diprotes Warga, Dewan : Infrastruktur Tak Mendukung

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –  Penerapan zona zero tolerance atau tidak ada toleransi bagi pelanggar lalu lintas khususnya disepanjang jalan utama Jenderal Sudirman mendapat protes dari masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari mengatakan, yang menjadi persoalan hingga adanya penolakkan dari masyarakat karena penerapan zona zero tolerance itu tak dibarengi dengan sosialisasi yang massif.

“Artinya ada sosialisasi dulu ke masyarakat terkait zero toleran dari simpang Beruang Madu sampai lapangan Merdeka. Memang sosialisasi kurang massif,” ujar Subaru pada Rabu (17/03)

Kemudian penerapan zona zero tolerance tidak dibarengi dengan insfrastruktur yang memadai, semisal lahan parkir. Karena ada beberapa wilayah yang justru tidak lahan parkirnya. Sehingga menyulitkan warga.

“Kedua juga terkait dengan kesiapan di lapangan, infrastrukturnya yang menjadi catatan buat kita semua khususnya kepolisian, “ ujarnya

“Karena sementara ini kita lihat karena tempat yang memadai untuk parkir cukup kesulitan, masih terbatas,”

Padahal wilayah jalan Sudirman banyak juga perkantoran maupun bisnis. Begitu juga warga yang tinggal di dalam gang dan tidak memiliki lahan parkir khususnya untuk kendaraan roda empat sehingga memilih parkir dijalan.

“Ini juga perlu jadi catatan kita semua khususnya kepolsian untuk dievaluasi lagi. Kalau sosialisasinya massif dan disiapkan infrastrukturnya, karena itu menjadi penting,” ujarnya

“Karena ini mereka mencari makan, ini menjadi penting. Jadi perhatian kita bersama. PR juga bagi Pemerintah Kota, harus disiapkan juga segala sesuatunya. Agar masyarakat tidak dirugikan

DPRD Kota Balikpapan akan menyampaikan ke Polresta terkait evaluasi penerapan zona zero tolerance. Karena belum siap. “Kebijakkannya bagus sebenarnya tapi memang di lapangannya sepertinya belum siap,” ujarnya

“Nanti pimpionan DPRD akan menyampaikan ke kepolisian, karena ini penting untuk diperhatikan. Karena jangan sampai masyarakat yang dirugikan,”

Salah satu contoh, ketika masyarakat harus berbelanja, namun untuk memarkir kendaraannya terlalu jauh dengan tenpat parkir. “Makanya saya bilang kesiapan kita di lapangan terkait infrastrutur tadi, terkait dengan parkir yang belum ada,” ujarnya

“Jadi kalau dilaksanakan harus ada pendukungnya, jangan hanya melaksanakan kebijakkan. Karena yang dirugikan masyarakat.”