Penetapan Anggota KPU dan Bawaslu Dianggap Tak Transparan dan Bernuasan Politis

Gedung DPR RI

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Proses pengambilan keputusan penetapan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dinilai memiliki nuansa politis yang besar.

Hal itu disampaikan Peneliti senior Netgrit dan Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia, Hadar Nafis Gumay. Karena dianggap prosesnya tidak transparan.

“Jadi saya kira proses pemilihan di DPR ini lebih besar nuansa politiknya. Jadi proses mereka tidak dijalankan dengan terukur ya,” ujarnya dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com

“Kemudian juga tidak cukup transparan khususnya di dalam pengambilan keputusannya,” lanjut Hadar kepada wartawan, Kamis (17/2/2022).

Menurut Hadar, proses pemilihan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu oleh Komisi II tidak cukup akuntabel. Apalagi berdasarkan rangking yang dianggap tidak jelas.

Dia pun menyoroti, mulai dari pertimbangan dan alasan mengapa mereka yang terpilih dibanding dengan calon lain. Mengingat keputusan tersebut, tidak diambil secara voting.

“Jadi kalau ranking itu harus ada ukuran yang jelas. Angka-angka penilaian-penilaian,” ujarnya

“ Inikan kita tidak tahu mereka kemarin akhirnya mengumumkan nomor satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Tetapi didasarkan oleh apa, angka berapa, angka nilai apa, kalau itu mau pakai nilai,” .

Sebelumnya Komisi II DPR menetapkan 7 anggota terpilih KPU dan menetapkan 5 anggota terpilih Bawaslu untuk periode 2022-2024. Kesepakatan itu diambil pada Kamis dini hari.

Berikut nama-nama yang ditetapkan menjadi anggota terpilih KPU-Bawaslu:

KPU

Betty Epsilon Idroos

Hasyim Asy’ari

Mochammad Afifuddin

Parsadaan Harahap

Yulianto Sudrajat

Idham Holik

August Mellaz

Bawaslu

Lolly Suhenty

Puadi