Pengelolaan Keuangan di Kaltim

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan pengelolaan keuangan masih fokus kepada fungsi-fungsi.

Hal itu disampaikan Akmal Malik usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senin 8 Juli 2024.

Acara yang digelar BPK RI dirangkai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Selayaknya menurut Akmal Malik, pengelolaan keuangan tidak lagi berbasis fungsi, tapi berbasis problem solving (pemecahan masalah) atau solusi.

“Karena masalah kita itu lintas fungsi,” ujarnya,

Akmal Malik mencontohkan persoalan tambang ilegal menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), tetapi harus melibatkan lintas sektor.

Diantaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Tanpa Championship Series, Terens Puhiri Optimis Borneo FC Raih Hasil Terbaik

“Kalau pendekatan fungsi, pasti ESDM tidak akan mampu, maka harus bersinergi dan berkolabirasi,” tegasnya.

Ke depan harus ada paradigma berpikir “money follow solution” atau uang mengikuti penyelesaian masalah (solusi).

“Sehingga masalah bisa diselesaikan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya

Akmal sangat mengapresiasi penyampaian LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

“Hasil pemeriksaan terhadap pusat, juga kontribusi kinerja pemerintah daerah,” ujarnya

Di kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mengapresiasi jajaran BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan baik dan sesuai waktu pelaksanaan.

“BPK harus terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan,” pintanya.

Presiden juga menyampaikan selamat kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara,” jelasnya.

Karena itu, Presiden meminta penggunaan APBN dan APBD secara baik dan mempertanggungjawabkan secara baik pula.

“Kita harus merasa setiap tahun ini pasti di audit, pasti diperiksa,” pesan Jokowi.

Selain itu, Presiden mengajak semua pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja negara.

“Agar lebih tepat sasaran dan nyata mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” harap Jokowi.

Turut hadir Wapres Ma’ruf Amin, pimpinan BPK RI, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, pimpinan Komisi XI DPR RI, para gubernur/bupati/wali kota dan pimpinan DPRD provinsi/ kabupaten/kota se Indonesia. (adpimprovkaltim)