Penyampaian LKPJ Wali Kota, Sejumlah Fraksi DPRD Soroti DAS Ampal

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – DPRD bersama Pemkot Balikpapan juga melaksanakan rapat paripurna. Dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2023 pada Rabu (24/4/2024)

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, penyampaian LKPJ Wali Kota didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Serta peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020. Tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Budiono.

Dimana Kepala daerah menyampaikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Serta paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan secara garis besar terkait pelaksanaan. Realisasi dan capaian tugas-tugas pemerintah daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Balikpapan tahun 2021-2026,” akunya.

“Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)kota balikpapan tahun 2023, yang memuat visi, misi, arah kebijakan strategi, pembangunan tahun 2023,” tambahnya.

Rekomendasi Fraksi

Menurutnya, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dari sejumlah fraksi terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2023. Diantaranya beberapa catatan yang mempertanyakan

kenapa saat ini tidak dibuatkan Pansus hanya sekedar rekomendasi.

Karena dalam LKPJ tersebut banyak dari kinerja dari masing-masing dinas atau OPD yang disoroti, contohnya adalah di Dinas Pekerjaan Umum. Diantaranya pengerjaan proyek pengendali banjir DAS Ampal yang disebutkan tidak sesuai harapan masyarakat.

“Karena bapak Wali Kota melaksanakan visi misinya di di tahun 2023 dan seyogyanya melampirkan dokumen LKPJ-nya terkait apa capaian target yang sudah dilaksanakan dalam APBD selama 1 tahun. Termasuk salah satunya terkait penyelesaian proyek pengendali banjir DAS Ampal yang disebutkan tidak sesuai harapan,” pungkasnya.