Penyandang Disabilitas Nilai Akses Pelayanan Publik dan Pendidikan Kota Belum Ramah

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com -Organisasi penyandang disabilitas berharap pemerintah kota Balikpapan dapat mewujudkan kota Balikpapan bukan hanya layak huni tapi juga layak huni bagi disabilitas terutama dalam pelayanan publik.

Sekretaris Persatuan Tunanetra cabang Balikpapan Nur Yasin mempertanyakan apakah kebijakan pemerintah kota sudah berpihak pada disabilitas. Seperti fasilitas pelayanan publik dan akses pendidikan

Menurutnya akses disabilitas masih minim termasuk untuk keberadaan dunia pendidikan bagi kaumnya.

“Pertanyaannya adalah apakah pelayanan publik sudah bisa diakses disabilitas, pendidikan apakah sudah bisa diakses, sekolah inklusi masih snagat minim, sekolah luar biasa yang negeri di balikpapan hanya satu,” katanya usai menghadiri FGD DPRD Balikpapan mengenai kajian pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan anak, lansia yang diselenggarakan DPRD Balikpapan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang,(11/7/2018).

“Saya berharap kota Balikpapan kota layak huni termasuk juga untuk disabilitas baik itu pelayanan dan fasilitas. Fasilitas publik masih sedikit sekali, contoh kantor wali kota dan kantor DPRD belum bisa diakses karena tidak ada fasilitas bagi disabilitas sehingga harus diangkat atau dituntun. Transportasi begitu juga,” ucap Yasin.

Sementara Pengurus organisasi Penyandang Disabilitas Balikpapan berharap pemerintah kota bersama DPRD menyediakan wadah bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi.

Hal ini menjadi bagian keinginan kalangan disabilitas berpartisipasi membangun kota.

“Kita ingin penyandang disabilitas ada wadah khusus untuk menyampaikan aspirasi untuk kebutuhan di Balikpapan bukan kami minta diistimewakan. Tapi kami juga bisa dilibatkan dalam pembangunan dengan kemampuan yang dimiliki,” kata Ketua Harian Penyandang Disabilitas Balikpapan Sugianto dalam FGD.

Pihaknya mengklaim kaum disabilitas Balikpapan yang terdata dan masuk dalam organisasi merupakan warga Balikpapan yang juga harus mendapatkan perhatian sama.

Anggota yang masuk dalam komunitasnya telah memiliki pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki dan dipastikan bukan yang berkeliaran di jalan.

“Tidak ada yang mengemis, kalaupun ada itu bukan orang balikpapan,” tukasnya.