Perang Tarif Global, Pemerintah Pilih Jalur Diplomasi, Bukan Retaliasi

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi intensif dengan mitra internasional seperti United States Trade Representative (USTR) dan U.S. Chamber of Commerce.

Langkah ini diambil untuk merumuskan respons strategis terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang akan mulai diberlakukan pada 9 April 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan aksi balasan (retaliasi), melainkan memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan mempertimbangkan impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menko Airlangga dalam siaran persnya.

Langkah ini mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral Indonesia-AS, sekaligus menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah Perhatikan Dampak Tarif Terhadap Industri Padat Karya

Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sektor-sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki, yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Untuk itu, dukungan berupa insentif fiskal dan regulasi pro-bisnis akan terus diupayakan agar daya saing tetap terjaga.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Perang Dagang Global, Presiden Prabowo : Kita Tetap Tenang, Kita Punya Kekuatan Juga

Beberapa produk dikecualikan dari tarif resiprokal AS, di antaranya:

• Produk medis dan kemanusiaan (dilindungi oleh 50 USC 1702(b))
• Produk strategis: tembaga, semikonduktor, produk farmasi, dan logam mulia
• Produk di bawah Section 232: baja, aluminium, mobil, dan suku cadangnya
• Energi dan mineral yang tidak tersedia di AS

Industri Diminta Siap, Pemerintah Gelar Forum Konsultasi

Pemerintah juga akan mengundang asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 7 April 2025. Forum ini menjadi bagian dari strategi inklusif agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar merefleksikan kepentingan industri nasional.

“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk memberikan masukan terkait ekspor mereka dan hal-hal penting yang perlu dijaga, terutama sektor padat karya,” tambah Menko Airlangga.

Siapkan Alternatif Pasar: Eropa Jadi Fokus Berikutnya

Selain merespons kebijakan Amerika Serikat, Pemerintah juga menyusun langkah strategis untuk memperluas pasar ekspor, terutama ke kawasan Eropa, yang merupakan pasar terbesar kedua setelah Tiongkok dan Amerika Serikat.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.