Perusahaan Tak Patuhi UMK 2024 Izin Usaha Terancam Dicabut Hingga Pidana

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kaltim mengingatkan Perusahaan agar mematuhi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi saat pengumuman UMK 2024 se-Kaltim oleh Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Dia menjelaskan UMK yang diumumkan dipedomani semua perusahaan di Kaltim dan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi  (UMP) 2024 yang sebelumnya telah ditetapkan
.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tentu mewajibkan dan akan memantau pelaksanaannya. Kalau ada perusahaan yang tidak melaksanakan, tentu kita akan memberikan pembinaan sebagaimana mestinya,” ujarnya

“Pembinaan bisa berupa sanksi administrasi sampai pidana. Mulai teguran lisan, tertulis, pencabutan izin usaha, denda sampai pidana,”
.
Rozani menegaskan bahwa patokan upah ini hanya untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk masa kerja lebih dari setahun disesuaikan dengan struktur dan skala upah masing-masing perusahaan.
.
“Mudah-mudahan Kaltim damai-damai saja ya,” harap Pj Gubernur Kaltim Akmal menambahkan. (adpimprovkaltim)

Berikut daftar UMK se-Kaltim

UMK Samarinda 2024 Rp3.497.124,13 naik 5,04 persen dari UMK 2023

UMK Balikpapan 2024 sebesar Rp3.475.595 naik 4,55 persen dariUMK 2023.

UMK Bontang 2024 sebesar Rp3.549.307,67 naik 3,81 persen dari UMK 2023.

UMK Kutai Kartanegara 2024 sebesar Rp3.536.506,28 naik 4,18 persen dari UMK 2023.

UMK Kutai Timur 2024 sebesar Rp3.515.324 naik 4,74 persen dari UMK 2023.

UMK Kutai Barat 2024 sebesar Rp3.711.017,82 naik 4,50 persen dari UMK 2023.

UMK Paser Tahun 2024 sebesar Rp3.372.362 naik 3,40 persen dari UMK Paser 2023. 

UMK Penajam Paser Utara 2024 sebesar Rp3.715.817,74 naik 4,35 persen dari UMK 2023. UMK Berau 2024 Rp3.832.297 naik 4,26 persen dari UMK 2023.