PLN Gandeng 9 BUMN Karya, Wujudkan Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA,Inibalikpapan.com —- PLN dan 9 BUMN Konstruksi yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas, serta 1 BUMN Perbankan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani nota kesepahaman dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi Nasional demi mewujudkan energi bersih melalui gerakan penggunaan kompor induksi.

Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG dan penghematan devisa negara. Bertempat di Kementerian BUMN, penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dengan Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo, Direktur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Agung Budi Waskito, Direktur Utama Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Lukman Hidayat, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk Budi Harto, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Haedar A. Karim, Direktur Utama PT Amarta Karya (Persero) Nikolas Agung RS, Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E. Marsono, dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Penandatanganan yang berlangsung pada, Rabu (31/3) ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN menyampaikan, bahwa sinergi ini merupakan langkah konkrit dari BUMN dalam upaya mendorong peningkatan ketahanan energi nasional yaitu dengan memastikan penyerapan energi dalam negeri.

“Melalui sinergi BUMN dalam mendorong gerakan penggunaan kompor induksi, dapat mengurangi biaya impor energi dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Program ini sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan sehingga perlu digaungkan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar,” ujar Erick.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, apresiasinya atas dukungan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Karya yang terlibat dalam sinergi BUMN mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta gerakan penggunaan kompor induksi ini.

“Salah satu upaya untuk mendorong penyerapan konsumsi energi dalam negeri secara optimal adalah dengan mengajak masyarakat untuk dapat beralih menggunakan kompor induksi tanpa harus bergantung kepada kompor gas. Karena saat ini penyediaan sumber energi untuk gas masih didapatkan melalui impor sehingga membuat masyarakat berada pada kondisi imported energy consumption,” ungkap Zulkifli.

Dalam sinergi ini terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun.

Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi. Melalui gerakan penggunaan kompor induksi ini diharapkan penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif, dan secara langsung mendorong kemandirian dan ketahanan energi.

Selain itu, dalam acara ini PLN juga melakukan sinergi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian PUPR dilakukan untuk mengembangkan integrasi data layanan listrik untuk KPR Bersubsidi. Menteri BUMN mendukung penuh kerja sama antara Kementerian PUPR dengan PLN ini.

Dalam sambutannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dengan adanya integrasi yang baik dengan PLN, maka Kementerian PUPR dapat memiliki gambaran terkait keterhunian rumah bersubsidi yang berdampak pada ketepatan sasaran penyaluran Dana FLPP.

Dirinya menambahkan, dengan integrasi ini juga akan membantu kementerian PUPR untuk mengetahui rumah mana yang sudah dibangun dan sudah terhuni melalui catatan data pemakaian listrik. “Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran,” ungkap Basuki Hadimuljono.