Pravelensi Stunting Capai 23,9 Persen, Pemprov Kaltim Anggarkan Rp 3,7 Miliar untuk Percepatan Penanganan

BALIKPAPAN, Inibaikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 3,7 miliar untuk percepatan penanganan stunting  atau gizi buruk

“Karena itu, saya berharap kasus ini menjadi perhatian serius,” ujar Gubernur Kaltim Isran Noor.

Isran menjelaskan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Kaltim naik 1,1 persen. Awal 2021 sekitar 22,8 persen, tapi pada 2022 tembus 23,9 persen.

“Tahun ini kita sudah mencoba mengklarifikasi hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan RI,”ujarnya

Jika melihat data tersebut. angka prevalensi stunting Kaltim masih lebih baik jika dibandingkan dari empat provinsi di Pulau Kalimantan. Namun penanganannya harus lebih cepat.

“Karena itu, percepatan penanganan stunting wajib dilakukan. Sehingga, kita mampu meningkatkan kualitas SDM di daerah,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menuturkan, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya dengan meningkatkan cakupan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dengan aksi bergizi di SLTA

Lalu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang Kurang Energi Kalori (KEK). Pemberian makanan balita yang timbangan berat badan menurun, serta meningkatkan cakupan ASI eksklusif bagi ibu menyusui.

“Termasuk berupaya menekan cakupan bayi yang ditimbang di Posyandu harus lebih besar 90 persen dari sasaran bayi. Melakukan imunisasi dasar lengkap bagi balita cakupan meningkat lebih 95 persen,” ujarnya.

Disamping itu lanjutnya, kunjungan ibu hamil yang kontrol ke Pusat Kesehatan Masyarakat lebih dari 99 persen. Mempertahankan cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih 98,99 persen.

“Ini semua program spesifik Pemprov Kaltim disamping program sensitif dari lintas dinas, lembaga dan instansi lainya bersinergi,” ujarnya (adpimprovkaltim)