Presiden dan Kapolri Didesak Bebaskan 21 Masyarakat Adat Tano Batak yang Ditahan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Aliansi Gerak Rakyat Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membebaskan 21 orang masyarakat adat Tano Batak yang ditahan.

Puluhan masyarakat adat Tano Batak t yang datang dari kawasan Danau Toba, diamankan setelah menggelar aksi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHK) yang datang dari kawasan Danau Toba.

Desakan yang sama juga mereka sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Mendesak Presiden, Kapolri, Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Kepala KSP untuk segera membebaskan 21 orang Masyarakat Adat Tano Batak yang ditahan paksa oleh kepolisian,” kata salah anggota Aliansi Gerak Tutup TPL, Rukka Sombolinggi dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com

Menurutnya, aksi damai yang berujung pada penangkapan itu bertujuan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta bertemu dengan Menteri Siti Nurbaya.

Ruka  juga mendesak agar izin PT TPL dicabut dan memberikan pengakuan penuh serta perlindungan hak atas tanah Masyarakat Adat Tano Batak.

“Sudah 30 tahun wilayah adat dirampas PT. TPL,” tutur Rukka.

Rukka menyebut pihaknya kembali melakukan aksi untuk menagih janji Presiden dan Menteri LHK yang pada Agustus lalu akan menyelesaikan konflik agraria struktural masyarakat adat dengan PT. TPL.

Namun kata dia, bukan dialog dan penyelesaian yang didapat, melainkan Masyarakat Adat Tano Batak mendapatkan perlakuan represif dari aparat kepolisian, yang berujung pada penangkapan masyarakat adat.

Rukka menuturkan salah satu warga masyarakat adat Maruli Simanjuntak mengalami pemukulan oleh aparat kepolisian.

“Salah satunya, saudara Maruli Simanjuntak bahkan mengalami pemukulan oleh aparat kepolisian ketika hendak dimasukan ke dalam mobil polisi,” kata Rukka.

“Tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan gambaran pemerintah yang sangat represif dan anti kritik terhadap aspirasi keadilan yang disuarakan masyarakat.”