Presiden Jokowi : ASEAN Butuh Investasi Infrastruktur Senilai 184 Miliar Dolar AS Per Tahun

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Menlu Retno LP Marsudi, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada KTT ke-26 ASEAN-Japan, di JCC, Jakarta, Rabu (06/09/2023). (Foto: Media Center KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa/pras)

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida untuk meningkatkan kontribusi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di ASEAN, khususnya di bidang konektivitas dan infrastruktur hijau.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN-Jepang, di Ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, DKI Jakarta, Rabu (06/09/2023).

“ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur senilai 184 miliar Dolar AS per tahun. ASEAN berharap Jepang dapat terus meningkatkan kontribusinya pada ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur hijau,” ujar Presiden dikutip inbalikpapan.com

Presiden mengatakan, ASEAN dan Jepang telah sepakat untuk membentuk kemitraan komprehensif strategis dan mewujudkannya dalam kerja sama konkret yang saling menguntungkan.

“Jepang sebagai salah satu mitra paling aktif ASEAN dan pendukung utama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dapat menjadi kontributor utama dalam mewujudkan kerja sama konkret yang bermanfaat langsung bagi rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya ASEAN dan Jepang untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan.

“Secara geografis, Jepang dan ASEAN adalah bagian dari Asia, di sinilah rumah kita, di sinilah tempat kita tumbuh dan bernaung. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kawasan kita sebagai kawasan damai, stabil, dan sejahtera,” tandasnya. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan, antara lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.