Presiden Jokowi Instruksikan Kepala Daerah Harus Sering Masuk Pasar untuk Pantau Harga Sembako

Presiden Jokowi membagikan bantuan bagi pedagang di Pasar Baru Subang / Sekretariat Presiden

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Presiden RI Joko Widodo meminta para gubernur, bupati, dan wali kota agar lebiih sering masuk pasar untuk mengecek harga

Hal ity disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023)

Kepala daerah, termasuk Bank Indonesia diminta untuk sering ke pasar mengecak harga sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.

“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya, dikutip dari laman Setkab.

Presiden Jokowi meminta agar kepala daerah mengetahui harga di sembako di pasar. Karena ada beberapa harga yang mengalami kenaikan, seperti beras dan telur.

“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik,” ujarnya

“Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,”

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik,” ujarnua

“Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,”

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” imbuhnya. (FID/UN)